surfer

Hutan Bambu Rakyat

2008-08-05T22:28:00.000-07:00

Kekayaan hasil hutan bukan kayu (hhbk) merupakan bagian dari kekayaan sumber daya hutan di Indonesia dapat menjadi salah satu alternatif pengurangan penggunaan kayu di hutan yang semakin terbatas keberadaannya. Bambu salah satu diantaranya, saat ini sangat berkembang penggunaannya. Pada awalnya hanya sebagai perlengkapan rumah tangga, kini makin berkembang menjadi berbagai macam keperluan industri, sehingga bagi masyarakat di pedesaan dikategorikan sebagai penujang utama perekonomian mereka.
Suatu hal yang menguntungkan dari menanam bambu adalah penanaman cukup dilakukan sekali saja, mudah tumbuh pada habitat yang sesuai dan selanjutnya tinggal memanen saja. Dalam pertumbuhannya tentunya tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan tempat tumbuh, pola tanam dan teknik pemeliharaan yang sesuai sehingga dengan demikian faktor-faktor lingkungan penting untuk diketahui agar dapat berproduksi secara optimal.
Peningkatan penggunaan beberapa jenis bambu menyebabkan tanaman bambu rakyat tereksploitasi secara tidak terkendali tanpa diimbangi dengan tindakan pembudidayaan. Soendjoto (1997) menyatakan bahwa salah satu bentuk penurunan, pengrusakan dan pemusnahan ragam hayati adalah pemanenan tanpa upaya budidaya, penebangan dan mengintroduksi jenis baru. Belum membudayanya usaha pelestarian terhadap bambu disebabkan karena tegakan-tegakan bambu yang umumnya hidup pada lahan-lahan rakyat nampaknya masih dianggap cukup. Selain itu informasi dan pengetahuan tentang budidaya jenis-jenis bambu masih sangat kurang demikian pula pengenalan terhadap jenis-jenis bambu yang ada di Indonesia serta pemanfaatannya. Untuk itu diperlukan suatu sarana pengembangan tanaman bambu khususnya pada jenis-jenis yang umumnya telah digunakan maupun yang belum dikenal oleh masyarakat namun mempunyai banyak manfaat.

1. Kondisi Tempat Tumbuh
Topografi
Tanaman bambu dijumpai tumbuh mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi 100 – 2200 m di atas permukaan laut. Walaupun demikian tidak semua jenis bambu dapat tumbuh dengan baik pada semua ketinggian tempat, namun pada tempat-tempat yang lembab atau pada tempat yang kondisi curah hujannya tinggi dapat mencapai pertumbuhan terbaik, seperti ditepi sungai, ditebing-tebing yang curam. Pada tempat-tempat yang disenangi, umur tanaman 4 tahun perumpunan sudah dapat terjadi secara normal dimana jumlah rumpun sudah dapat mecapai 30 batang dengan diameter rata-rata di atas 7 cm.
Secara umum di lokasi pengembangan bambu bentuk topografi mulai dari berombak sampai bergunung. Satuan topografi mulai dari berombak sampai bergunung. Satuan topografi berombak mempunyai kemiringan 3 – 8%, bergelombang 9 – 15% dan bergunung > 30%.

Iklim
Umumnya tanaman bambu dapat tumbuh dengan baik dan tersebar dimana-mana, walaupun dalam pertumbuhannya dapat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Unsur-unsur iklim meliputi sinar matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban. Tempat yang disukai tanaman bambu adalah lahan yang terbuka dimana sinar matahari dapat langsung memasuki celah-celah rumpun sehingga proses fotosintesis dapat berjalan lancar, selain itu juga dapat mencegah tumbuhnya cendawan yang akan mengganggu kesuburan tanaman bambu dan dapat berakibat merubah warna bambu tersebut menjadi kurang baik.
Lingkungan yang sesuai untuk tanaman bambu adalah bersuhu 8,8 - 36°C. Type iklim mulai dari A, B, C, D sampai E (mulai dari iklim basah sampai kering), semakin basah type iklim makin banyak jenis bambu yang dapat tumbuh. Ini disebabkan karena tanaman bambu termasuk tanaman yang banyak membutuhkan air yaitu curah hujan minimal 1020 mm/tahun dan kelembaban minimum 76%.

Tanah
Jenis tanah di lokasi praktek mulai dari tanah berat sampai ringan dan mulai dari tanah subur sampai kurang subur. Karena topografi lokasi peta bergelombang sampai berbukit, maka lembah merupakan tempat yang subur, sedangkan pada bagian-bagian bukit yang didominasi oleh pasir yang rata-rata kandungan haranya sangat rendah menyebabkan pada bagian ini kurang subur. Sifat fisik tanah pada lokasi praktek dengan pH 5,11 dan memiliki kandungan unsur hara makro (N dan K) dalam kondisi rata-rata rendah sedangkan P yang tersedia dalam keadaan cukup sedangkan kandungan bahan organik tanah juga sangat rendah yang rata-rata 1,81 %. Rata-rata suhu pada siang hari waktu musim penghujan adalah 21°C dengan kelembaban mencapai 75,1 % sedangkan pada musim kemarau rata-rata suhu pada siang hari dapat mencapai 25,83°C dan kelembaban udara rata 61 %.

2. Pemanfaatan Bambu
Di Indonesia terdapat lebih kurang 125 jenis bambu. Bambu merupakan tanaman yang memiliki manfaat sangat penting bagi kehidupan. Semua bagian tanaman mulai dari akar, batang, daun, kelopak, bahkan rebungnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan manfaat bambu ditinjau dari setiap bagian tanamannya.

A. Akar
Akar tanaman bambu dapat berfungsi sebagai penahan erosi guna mencegah bahaya banjir. Tak heran bila beberapa jenis bambu yang banyak tumbuh di pinggir sungai atau jurang sesungguhnya berperan penting mempertahankan kelestarian tempat tersebut. Dengan demikian bambu mempunyai arti yang penting dalam pelestarian lingkungan hidup.
Akar tanaman bambu juga dapat berperan dalam menangani limbah beracun akibat keracunan merkuri. Bagian tanaman ini menyaring air yang terkena limbah tersebut melalui serabut-serabut akarnya. Selain itu akar bambu mampu melakukan penampungan mata air sehingga bermanfaat sebagai sumber penyediaan air sumur.

B. Batang
Batang bambu memang merupakan bagian yang paling banyak diusahakan untuk dibuat berbagai macam barang untuk keperluan sehari-hari. Batang bambu baik yang masih muda maupun yang sudah tua dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Namun, ada juga jenis bambu yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan.
Berikut ini diuraikan beberapa jenis bambu yang mempunyai manfaat atau nilai ekonomis tinggi.
1. Bambu Apus (Gigantochloa apus)
Batang bambu apus berbatang kuat, liat, dan lurus. Jenis ini terkenal paling bagus untuk dijadikan bahan baku kerajinan anyaman karena seratnya yang panjang, kuat, dan lentur. Ada juga yang menggunakannya untuk alat musik.
2. Bambu Ater (Gigantochloa atter)
Batang bambu ater biasanya digunakan orang untuk dinding rumah, pagar, alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan dan ada juga yang menggunakan untuk alat musik.
3. Bambu Andong (Gigantochloa verticillata/ Gigantochloa pseudo arundinacea)
Batang bambu andong banyak digunakan untuk bahan bangunan, chopstick, dan untuk membuat berbagai jenis kerajinan tangan.
4. Bambu Betung (Dendrocalamus asper)
Bambu betung sifatnya keras dan baik untuk bahan bangunan karena seratnya besar-besar dan ruasnya panjang. Dapat dimanfaatkan untuk saluran air, penampung air aren yang disadap, dinding rumah yang dianyam, (gedek atau bilik), dan berbgai jenis barang kerajinan.
5. Bambu Kuning (Bambusa vulgaris)
Bambu kuning dapat dimanfaatkan untuk mebel, bahan pembuat kertas, untuk kerajinan tangan dan dapatditanam di halaman rumah karena cukup menarik sebagai tanaman hias serta untuk obat penyakit kuning atau lever.
6. Bambu Hitam (Gigantochloa atroviolacea)
Bambu hitam sangat baik untuk dibuat alat musik seperti angklung, gambang, atau calung dan dapat juga digunakan untuk furniture dan bahan kerajinan tangan.
7. Bambu Talang (Schizostachyum brachycladum)
Bambu talang banyak digunakan untuk bahan atap, dinding, dan lantai rumah adat Toraja. Selain itu bambu talang juga digunakan untuk rakit, tempat air, dan bahan kerajinan tangan seperti ukiran dan anyaman.
8. Bambu Tutul (Bambusa vulgaris)
Bambu tutul banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti tirai, meja, kursi, dinding, dan lantai rumah, serta untuk kerajinan tangan.
9. Bambu Cendani (Bambusa multiplex)
Batang bambu cendani dapat digunakan untuk tangkai payung, pipa rokok, kerajinan tangan seperti tempat lampu, vas bunga, rak buku, dan berbagi mebel dari bambu.
10. Bambu Cangkoreh (Dinochloa scandens)
Bambu cangkoreh dapat digunakan untuk anyaman atau tempat jemuran tembakau dan untuk obat misalnya obat tetes mata dan obat cacing.
11. Bambu Perling (Schizostachyum zollingeri);
Batang bambu perling dapat digunakan untuk membuat dinding, tali, tirai, dan alat memancing.
12. Bambu Tamiang (Schizostachyum blumei)
Bambu tamiang paling cocok digunakan untuk sumpit, suling, alat memancing, dan kerajinan tangan.
13. Bambu Loleba (Bambusa atra)
Bambu loleba dapat digunakan untuk dinding rumah, tali tongkat, bahan anyaman dan sebagai tanaman hias.
14. Bambu Batu (Dendrocalamus strictus)
Batang bambu batu sangat kuat dan dapat digunakan untuk bahan baku kertas dan untuk bahan anyaman.
15. Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens)
Jenis bambu dengan batang lurus, kuat, dan ringan ini banyak digunakan sebagai galah untuk panen kelapa sawit, selain itu juga untuk bahan bangunan.
16. Bambu Sian (Thyrsostachys siamensisi)
Bambu ini baik digunakan untuk tangkai payung, dan sebagai tanaman hias karena rumpunnya mempunyai tajuk melebar dengan daun kecil-kecil yang banyak.
17. Bambu Jepang (Arundinaria japonica)
Bambu jepang banyak digunakan sebagai tanaman hias.
18. Bambu Gendang (Bambusa ventricosa);
Karena bentuk batangnya yang unik dan cukup menarik maka bambu ini biasa digunakan sebagai tanaman hias.
19. Bambu Bali (Schizostachyum brachycladum);
Oleh karena penampilan tanamannya unik dan menarik maka bambu ini biasa digunakan sebagai tanaman hias.
20. Bambu Pagar (Bambusa glaucescens);
Bambu ini juga menarik sebagai tanaman hias yang dipangkas dengan berbagai bentuk.
Pembagian berdasarkan penggunaan akhir ke dalam konstruksi dan non konstruksi disebabkan oleh banyaknya penggunaan bambu di bidang konstruksi. Di Indonesia sekitar 80 % batang bambu dimanfaatkan untuk bidang konstruksi. Selebihnya dimanfaatkan dalam bentuk lainnya seperti kerajinan, furniture, chopstick, industri pulp dan kertas, serta keperluan lainnya.

C. Daun
Daun bambu dapat digunakan sebagai alat pembungkus, misalnya makanan kecil seperti uli dan wajik. Selain itu di dalam pengobatan tradisional daun bambu dapat dimanfaatkan sebagai ramuan untuk mengobati demam panas pada anak-anak. Hal ini disebabkan daun bambu mangandung zat yang bersifat mendinginkan. Dengan demikian panas dalam dapat dengan mudah dihalau.
Daun bambu muda yang tumbuh diujung cabang dan berbentuk runcing juga sering digunakan sebagai obat. Bahan ini sangat mujarab bagi mereka yang tidak tenang pikiran atau malam hari kurang tidur. Dalam perkembangan terakhir di luar negeri, cairan bambu diketahui sangat bermanfaat untuk menyembuhkan lumpuh badan sebelah yang diakibatkan tekanan darah tinggi. Untuk lumpuh badan sebelah ini obat yang terbaik pada saat sekarang adalah ramuan bambu yang digabungkan dengan benalu. Bagi penyakit yang belum begitu berat, obat tersebut dapat membebaskan saluran pembekuan otak yang terhenti sehingga penderita dapat sembuh.

D. Rebung
Rebung, tunas bambu atau disebut juga trubus bambu merupakan kuncup bambu muda yang muncul dari dalam tanah yang berasal dari akar rhizome maupun buku-bukunya. Umumnya rebung masih diselubungi oleh pelepah buluh yang ditutupi oleh miang. Rebung ada yang berbentuk ramping sampai agak membulat, terdiri dari batang-batang yang masif dan pendek. Pada umumnya rebung diselebungi oleh pelepah buluh hingga mencapai tinggi sekitar 30 cm. Selanjutnya pelepah buluh tersebut pada jenis bambu tertentu akan gugur.
Rebung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Namun, tidak semua jenis bambu dapat dimanfaaatkan rebungnya untuk bahan pangan, karena rasanya ada yang pahit. Rebung bambu dari Indonesia semakin digemari oleh masyarakat di Jepang, Korea Selatan, dan RRC. Hal ini dibuktikan oleh permintaan ekspor dari negara tersebut yang banyak tetapi belum dapat dipenuhi.

E. Tanaman Hias
Tanaman bambu banyak pula yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Mulai dari jenis bambu kecil, batang kecil, lurus, dan pendek yang banyak ditanam sebagai tanaman pagar di pekarangan. Selain itu terdapat jenis-jenis bambu hias lain yang dapat dimanfaatkan untuk halaman pekarangan yang luas, halaman terbatas, dan untuk pot.
Bambu hias sekarang ini tengah banyak dicari konsumen. Alasannya penampilan tanaman bambu unik dan menawan. Tak heran jika bambu pun banyak ditanam sebagai elemen taman. Apalagi makin disukainya taman bergaya jepang atau tropis yang memasukkan unsur bambu sebagai salah satu daya tariknya. Jenis bambu yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias antara lain bambu kuning, bambu cendani, bambu sian, bambu macan, bambu jepang, bambu perling, bambu talang, bambu uncue, bambu loleba, dan lain-lain.
Untuk pemanfaatan di halaman pekarangan yang luas jenis bambu besar bisa digunakan, misalnya bambu tutul, bambu ampel yang berwarna hijau mengkilap, bambu ater, bambu hitam, bambu nigra (Phyllostachys nigra), dan bambu berlekuk (Bambusa ventricosa). Untuk pekarangan yang terbatas dapat digunakan jenis kecil, yaitu bambu pagar, bambu uncue (P. aurea), bambu jepang, bambu nigra; jenis kerdil yaitu bambu pagar varietas elegans, dan bambu Phylostachys sp; jenis bambu yang dapat dipangkas atau dibentuk yaitu bambu pagar, bambu T. siamensis, dan bambu ampel. Untuk ditanam di dalam pot dapat digunakan jenis bambu pagar, bambu berlekuk, bambu ampel, bambu T. siamensis, bambu talang janis kuning, bambu uncue, dan bambu jepang.

3. Pengelolaan Bambu
Bambu hidupnya merumpun, seperti halnya tanaman tebu, bambu mempunyai ruas dan buku. Pada ruas-ruas ini pula dapat tumbuh akar, sehingga memungkinkan bambu untuk memperbanyak dirinya dengan tunas-tunas akar rimpangnya. Perbanyakan tanaman bambu dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif yaitu dengan melalui biji. Sedangkan perbanyakan vegetatif antara lain dengan stek batang, stek cabang atau stek rhizom. Selain itu ada cara cepat penyediaan bibit bambu dengan teknik kultur jaringan .

A. Stek Batang dan Stek Cabang
Buku batang dan buku cabang merupakan sumber potensial untuk menghasilkan tunas dan akar. Oleh karena itu kedua bahan tersebut baik sekali dimanfaatkan sebagai bahan perbanyakan tanaman.
Bahan bibit untuk stek batang dipilih yang berumur lebih kurang 2 tahun. Bagian yang digunakan adalah bagian bawah sampai tengah batang yang mempunyai tunas atau mata tunas. Setelah itu dipotong-potong sekitar 10 cm dari bawah dan atas buku yang terdapat tunas, dengan demikian diperoleh bahan stek batang yang berukuran 20 cm. Selanjutnya stek batang tersebut disemaikan dengan cara ditancapkan pada guludan sehingga bagian mata tunas atau tunas tertutup tanah.
Bahan bibit yang berasal dari stek cabang dipilih dari cabang pada batang induk yang berumur sekitar 3 tahun. Cabang itu lalu dipotong mulai dari pangkal yang menempel pada buku batang, setelah itu bagian ujungnya dipotong sehingga diperoleh panjang stek cabang kira-kira 75 cm (3 – 4 ruas cabang). Stek tersebut lalu ditancapkan pada kantong plastik yang telah disiapkan.
Adapun keuntungan perbanyakan menggunakan stek batang atau cabang antara lain
a) Bahan bibit yang didapat lebih banyak,
b) Bibit dapat diperoleh dengan mudah dan murah,
c) Tidak merusak rumput yang tinggal,
d) Waktu mengambilkan akan lebih cepat,
e) Kebutuhan bibit untuk areal yang luas lebih memungkinkan, dan
f) Pembentukan rumput lebih cepat.
Adapun kerugian dari cara perbanyakan ini antara lain daya tumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan rimpang, kurang bahan terdapat kekeringan, terbatas untuk jenis-jenis tertentu, dan resiko kegagalan cukup besar. Daya tumbuh tunas stek rendah karena dalam ruas stek tidak tersedia cadangan makanan yang cukup. Rata-rata daya tumbuh stek batang di lapangan umumnya kurang dari 40%. Akan tetapi dengan perlakuan khusus di persemaian daya tumbuh stek batang bambu tutul (B. vulgaris) dapat meningkat menjadi 85% dan bambu ater (G. atter) menjadi 60%.

B. Stek rhizom
Rhizom atau rimpang adalah akar-akar yang mampu memberikan pertumbuhan tunas sebagai calon batang muda. Perbanyakan dengan stek rhizom sudah biasa dilakukan dibandingkan dengan stek batang atau cabang. Stek ini tidak perlu disemaikan terlebih dulu karena ukurannya relatif besar, kecuali untuk jenis bambu yang ukuran batangnya kecil.
Hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan batang bambu yang rhizomnya bisa digunakan untuk bibit.gunakan batang bambu yang berumur sekitar 2 tahun. Hal ini dimaksud untuk mengatasi terjadinya kekeringan pada waktu di lapangan yang sering terjadi bila menggunakan bibit dari batang muda.
Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan stek rhizom sebagai berikut:
a) Pada Rhizom harus ada beberapa kuncup tidur
b) Bibit harus diambil secara hati-hati jangan sampai rusak
c) Pengumpulan bibit dilakukan sebelum pembentukan rebung-rebung baru
d) Pengambilan bibit sebaiknya dilakukan pada hari penanaman
e) Sebaiknya bibit jangan disimpan, kalaupun disimpan harus dalam keadaan lembab.
Setelah ditentukan batang yang rhizomnya akan digunakan untuk bibit, dilakukan pemotongan pada buku ke 3 – 4 atau sekitar 100 cm dari bawah. Setelah itu rhizom digali dan dipisahkan dari induk rhizom. Stek rhizom yang diperoleh dibersihkan dari akar-akar serabut dengan cara dipotong dan ditempatkan pada air mengalir untuk merangsang munculnya akar-akar baru. Sebaiknya pengambilan stek rhizom ini dilakukan pada musim hujan.
Perbanyakan tanaman dengan stek rhizom banyak dilakukan masyarakat. Dengan cara ini bibit bambu tumbuh lebih cepat dan lebih kuat, karena pada akar rimpang banyak mengandung bahan makanan dan air yang diperlukan untuk pertumbuhan tunas. Akan tetapi cara perbanyakan ini ada juga kekurangannya karena tidak praktis, rhizom harus didongkel dan dipisahkan dari tanaman induknya, volumenya besar, di samping itu berat untuk ditangani dan diangkut. Ketersediaan rhizom yang terbatas ini menjadi kendala untuk digunakan sebagai bibit dalam skala yang besar.

C. Kultur Jaringan
Penanaman bambu dalam skala yang luas memerlukan penyediaan bibit dalam jumlah besar dan cepat. Masalahnya bibit yang diperoleh melalui biji, stek batang, dan rhizom masih terbatas. Untuk mengatasi kendala pengadaan bibit itu Puslitbang Bioteknologi LIPI telah melakukan percobaan perbanyakan bambu dengan kultur jaringan.
Kultur jaringan adalah teknik untuk mengisolasi dan menumbuhkan bagian-bagian tanaman (bisa berupa protoplas, sel, kelompok sel, atau organ) pada media buatan yang aseptik dan mengandung semua unsur hara dalam wadah tembus pandang. Perbanyakan bambu dengan kultur jaringan dapat dilakukan dengan biji, bisa juga dengan tunas muda. Dengan teknik kultur jaringan dapat dihasilkan lebih dari 50 tunas bambu dalam 1 botol kecil dalam waktu kurang lebih 2 bulan.

D. Persemaian
Tempat persemaian untuk stek batang yang berdiameter lebih besar tidak sama dengan untuk stek cabang yang berdiameter lebih kecil. Pada persemaian stek batang dibuatkan guludan yang tanahnya sudah digemburkan dan diberi atap persemaian dari plastik setinggi 150 cm. Lebar guludan kira-kira 100 cm, tinggi 40 cm, dan panjangnya tergantung dari kebutuhan. Untuk persemaian stek cabang persiapannya seperti pada pembibitan dengan biji, yakni menggunakan kantong plastik berukuran 15 x 25 cm, lalu disusun rapi dan diberi atap.
Pembuatan persemaian bibit hendaknya dimulai pada musim hujan, karena tingkat kelembaban udara yang tinggi sangat membantu pertumbuhan tunas. Pemindahan anakan bibit ke lapangan dilakukan setelah berumur 1 tahun.

E. Penanaman
Membudidayakan bambu tidaklah sulit. Cara penanaman bambu untuk diambil rebungnya sama saja dengan tanaman yang akan diambil batangnya. Penanaman bambu sebaiknya dilakukan pada musim hujan. Sebelum penanaman hendaknya disiapkan terlebih dahulu tanah yang akan ditanami.

1. Persiapan Tanaman
Penanaman bambu bisa dilakukan di kebun, tanah yang terlantar, tepi-tepi sungai, atau di pekarangan. Sebelum penanaman dilakukan pembukaan lahan, lahan dibersihkan dari semak belukar, bebatuan, atau kotoran lain. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengolahan tanah. Bila penanaman akan dilakukan pada tanah yang miring sebaiknya dibuat teras-teras dahulu.
Setelah lahan dibersihkan dilakukan penentuan jarak tanaman. Dengan pengukuran ditentukan titik-titik penanaman yang kemudian ditandai dengan ajir. Penanaman sebaiknya dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Hal ini bertujuan agar tanaman memperoleh makanan, sinar matahari, angin, dan udara yang cukup. Jarak tanaman dibuat berukuran 5 x 5 m, 4 x 4 m atau 3 x 3 m tergantung jenis bambu. Makin besar ukuran batang dalam rumpun, jaraknya makin lebar seperti bambu betung.
Selanjutnya tanah pada ajir-ajir tersebut digali dan dibuat lubang tanam. Ukuran lubang 30 x 30 x 30 cm atau 40 x 40 x 40 cm. Tanah galian diletakkan dikiri-kanan lubang dan selanjutnya diberi pupuk kandang atau kompos sebanyak 15 kg. Campuran tersebut lalu diaduk dengan tanah dan dibiarkan selama 2 minggu. Selanjutnya ajir dipasang kembali di tengah lubang tanam untuk memudahkan pengenalan tempat tanam.

2. Cara Penanaman
Bibit yang akan digunakan sebaiknya dalam keadaan segar. Bibit dimasukkan ke lubang tanam dengan posisi tunas atau anakan tegak ke arah atas, lalu ditimbun tanah. Pada saat tanam tambahkan pula pupuk buatan yaitu Urea, TSP, dan KCl dengan perbandingan 3 : 2 : 1 sebanyak 600 kg/ha. Pupuk diberikan melingkari tanaman karena rumpun akan tumbuh di sekeliling tanaman induknya. Setelah itu tanah di sekitar bibit dipadatkan dan ditinggikan sekitar 5 – 10 cm.

F. Pemeliharaan
Tanaman bambu yang dibudidayakan perlu juga pemeliharaan. Meskipun demikian pemeliharaan tanaman bambu tidak intensif, sehingga tidak terlalu merepotkan pemiliknya. Tindakan pemeliharaan tanaman bambu antara lain meliputi pemangkasan, penyiangan, pembumbunan, dan pemupukan.

Pemangkasan;
Pemangkasan pada tanaman bambu dilakukan dengan memotong cabang-cabang bawah setinggi 2 – 3 m. Cabang-cabang yang dikurangi akan membuat aliran zat makanan lebih terkonsentrasi ke batang utama. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh batang bambu yang diameternya lebih besar dan berkualitas baik. Pemangkasan dapat pula membantu aliran udara atau kondisi aerasi menjadi lebih baik, sehingga mengurangi gangguan hama atau penyakit. Hal ini juga bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan rebung. Pada tanaman bambu yang dipangkas selain rebung rajin muncul biasanya ukurannya pun lebih besar. Pemangkasan biasanya dilakukan pada awal musim hujan.

1. Penyiangan
Dalam penanaman bambu kondisi lingkungan yang harus dikendalikan adalah kelembaban tanah. Tanaman bambu perlu disiangi agar bebas dari gulma atau tanaman lain yang mengganggu. Lakukan penyiangan dengan mencabuti rerumputan disekitar pokok utama. Kotoran-kotoran yang sering tersangkut di pokok bambu berupa bagian tanaman mati, sampah, sarang binatang, atau apa saja sebaiknya dibersihkan.

2. Pemupukan;
Seperti tanaman yang lain, bambu juga perlu diberi pupuk. Pemupukan ini berguna untuk meningkatkan jumlah batang dan membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah Urea, TSP, dan KCl. Dosis pupuk yang digunakan belum ada ketentuan yang pasti karena berapa pun pupuk yang diberikan pasti diserap tanaman bambu. Tanaman bambu tergolong tumbuhan yang banyak menyerap unsur hara, sedangkan unsur yang dikembalikan ke tanah relatif kecil.
Pemupukan dilakukan pada awal dan akhir musim hujan. Sebelum pemupukan, tanah di sekitar rumpun digemburkan dan digali terlabih dahulu. Selanjutnya pupuk ditaburkan merata melingkari rumpun lalu tanah dirapikan kembali.

4. Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman bambu sering juga mengalami gangguan hama penyakit. Namun, serangan ini biasanya kurang diperhatikan karena dapat dikatakan belum terlalu mengganggu pertumbuhan tanaman. Jenis gangguan yang sering dialami tanaman bambu adalah hama uret, kumbang, bubuk atau hama dan rayap.
Khusus untuk kumbang bubuk, tidak semua jenis bambu disukainya. Sebenarnya yang disukai oleh hama ini adalah zat pati yang terdapat dalam jaringan serat bambu. Setiap jenis bambu memiliki kandungan pati yang berbeda-beda. Sebagai contoh bambu ampel lebih disukai hama bubuk karena kandungan patinya lebih tinggi daripada bambu betung, bambu wulung, atau bambu apus.
Kandungan pati umumnya tergantung musim, kandungan tertinggi ialah pada saat rebung muncul. Setelah itu kandungan pati akan turun setelah rebung tumbuh. Pada umur 1 dan 2 tahun kandungan zat pati bambu tinggi. Pada umur lebih tua kandungannya lebih renda, biasanya serangan kumbang bubuk lebih banyak dijumpai pada saat rebung muncul dan tanaman masih berumur sekitar 1 – 2 tahun. Meskipun demikian, batang bambu yang sudah dipanenpun masih kemungkinan diserang.
Kumbang bubuk berupa hama perusak yang paling berbahaya bagi tanaman bambu. Jenisnya pun cukup banyak. Ada Dinoderus minutus, D. brevis, Conarthrus filiformis, C. praeustus, Tillus notatus, dan Myocalandra exarata.
Hama ini menggerek sambil memakan jaringan bambu. Pengerekan dilakukan pada bekas potongan melintang batang, dinding bambu bagian dalam, atau bagian bambu yang pecah dan terluka. Luka pada batang ini dapat terjadi karena pemotongan cabang, pembelahan bambu, atau penghalusan ruas. Kotoran serangga ini berupa serbuk dan diangkut sendiri keluar dari batangbambu. Lama kelamaan batang abmbu akan berubah menjadi serbuk atau bubuk. Hal ini pula yang mendasari pemberian namakumbang bubuk pada hama penggerek ini.
Petani biasanya tidak melakukan tindakan khusus terhadap hama tersebut karena serangan yang ditemui relatif jarang. Seandainya serangan hama tersebut ditemui biasanya hanya dilakukan tindakan manual yakni membunuh serangga pengganggu yang ditemui.
Untuk serangan penyakit, biasanya tanaman bambu yang tumbuh di Indonesia tidak mempermasalahkan ini. Namun, bisa jadi di masa mendatang beberapa penyakit dapat menimbulkan gejala yang berbahaya terhadap tanaman bambu sehingga hal ini perlu diantisipasi.
Tindakan preventif dengan menjaga kebersihan dan kelembaban secara tidak berlebihan di sekitar rumpun bambu amatlah baik unutk pertumbuhan tanaman.
Daftar Pustaka

Haryoto, 1996. Membuat Kursi Bambu. Kanisisus. Yogyakarta.
Nur Berlian, V.A. dan E. Rahayu. 1995. Budidaya dan Prospek Bisnis Bambu. Penebar Swadaya. Jakarta.
Soendjoto, M.A. 1997. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian dan Uji Coba Balai Teknologi Reboisasi Banjar Baru. Upaya Peningkatan Mutu dan Produktifitas Hutan Menuju Pengelolaan Hutan Lestari. BTR Banjarbaru, Kal – Sel.
Widjaja, E.A. 1985. Bamboo research in Indonesia, in Lissard and A Chouinard (eds). Bamboo Research in Asia Proceedings of a Workshop held in Singapura. IDRC and IUFRO.

Catatan Perjalanan Menyusuri Pedalaman Gowa

2008-07-21T19:18:00.000-07:00

Pagi hari yang cerah Tim peneliti Balai Penelitian Kehutanan Makassar telah berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penelitian TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH PADA LAHAN MIRING DENGAN PENDEKATAN SOCIAL FORESTRY DI GOWA DAN MAMASA. Tujuan penelitian jangka panjang adalah mendapatkan model RLKT pada lahan-lahan terdegradasi di sekitar kawasan hutan pada berbagai karakteristik lahan dengan pendekatan social forestry yang mengkombinasikan kepentingan membantu masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhannya dan kepentingan untuk menekan kerusakan lahan dan melestarikan fungsi hutan.
Kendaraan yang digunakan adalah Mitsubishi Strada 2500 cc turbo intercooler. Pemilihan kendaraan tersebut adalah karena medan yang akan dilalui termasuk katagori offroad and high risk.

Berikut beberapa catatan tentang keadaaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Sub DAS Datara. Jumlah penduduk yang bermukim didalam DAS Mikro datara sebesar 116 KK (311 jiwa) yang tersebar dalam dua lingkungan yaitu Lingkungan Gantarang (RW Pallapassang) dan Llingkungan Garassi (RW Datara).
Dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara secara sensus per KK, perbandingan jenis kelamin (Sex Ratio) antara laki-laki dan permpuan adalah 1,07 yang menggambarkan jumlah yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan kelompok umur, usia produktif (15 – 49 tahun) berjumlah 175 jiwa (56 %), dan sisanya adalah usia non produktif. Kondisi ini menggambarkan potensi pengembangan sumberdaya manusia yang cukup tinggi. Apabila kita melihat komposisi usia (Tabel 12 dan Tabel 13), potensi tenaga kerja di RW Datara sangat tinggi (63 %). Di sisi lain apabila melihat secara umum laki-laki maupun perempuan di RW Datara sudah menikah pada umur 15 – 18 tahun, dan kepada yang menikah diberikan lahan untuk pemukiman dan untuk garapan baru, maka potensi tekanan terhadap lahan pada dua sampai 5 tahun ke depan sangat tinggi.
Berdasarkan data tingkat pendidikan hampir seluruh penduduk (99,9 %) di RW Datara hanya mengenyam pendidikan maksimal SD, bahkan lebih dari setengahnya (54,3 %) tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Jumlah terdidik antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Melihat kondisi tingkat pendidikan, dalam pengembangan DAS Uji Coba kedepan terutama berkaitan dengan penerapan teknologi baru, maka pemilihan teknologi yang sederhana, mudah, dan murah diterapkan serta dapat dilakukan dengan sumberdaya modal lokal yang ada dan mampu menghasilkan keuntungan yang cepat menjadi sangat penting. Tanpa kriteria tersebut maka teknologi yang akan diintroduksikan tidak akan dapat diaplikasikan secara lestari.
Luas lahan rata-rata yang dikuasai masyarakat di Datara per kepala keluarga (KK) adalah 0,87 ha yang terdiri dari 0,54 ha kebun, 0,30 ha sawah dan 0.02 ha pekarangan.
Jenis mata pencaharian yang ada di lokasi DAS Mikro Datara anatara lain petani, pedagang, PNS dan lainnya. 86% dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
Dari luas lahan yang dimiliki, lebih dari 60 % masyarakat mempunyai lahan pekarangan kurang dari 1 are (100 m2), sedangkan sisanya mempunyai lahan pekarangan antara satu sampai dengan 10 are. Dari kondisi ini pengembangan tanaman produktif di pekarangan sangat potensial untuk dilakukan di Datara.
Untuk lahan sawah, sebagian besar adalah sawah tadah hujan dengan luas pemilikan bervariasi dari kurang dari satu are (0.01 ha) sampai dengan satu sampai dua hektar. Sebagian besar penduduk memiliki sawah di bawah satu hektar. Dari hasil wawancara dengan petani, produksi padi maksimal adalah 1 ton/hektar dan hanya dilakukan satu kali satu tahun pada awal musim penghujan. Dengan data tersebut sebagian besar petani pemilik sawah (± 53 %) memperoleh hasil dari sawahnya tidak lebih dari 1 kuintal per tahun (0,1 ton), 31 % mendapatkan hasil padi antara 0,1 – 1 ton/tahun, dan hanya ± 6 % masyarakat pemilik sawah yang mampu menghasilkan padi di tas 1 ton/tahun. Dengan hasil beras ± 600 kg / 1 ton padi, dan harga beras Rp. 4.000 /kg, pendapatan sebagian besar petani pemilik sawah di RW Datara dari hasil padinya tidak lebih dari Rp. 240.000 /tahun. Dari produksi padi yang dihasilkan dan tingkat konsumsi keluarga, rata-rata petani di Datara hanya mengkonsumsi padi hasil dari sawahnya sendiri selama 4 – 5 bulan, sedangkan 7 - 8 bulan harus membeli beras.
Apabila diasumsikan tidak ada input tambahan seperti yang terjadi pada saat ini, maka untuk menghasilkan padi yang bisa dikonsumsi satu tahun penuh masyarakat petani di datara memerlukan luas lahan sawah kurang lebih 3 kali lipat dari yang sudah ada.
Untuk menghindari penambahan luas sawah yang pada akhirnya akan meningkatkan okupasi lahan hutan, maka satu-satunya jalan adalah dengan menambahkan input usaha tani yaitu pupuk dan pengairan yang memungkinkan masyarakat dapat mengolah sawah 2 – 3 kali satu tahun.
Dari hasil perhitungan konsumsi kayu, rata-rata KK di Datara menggunakan kayu untuk memenuhi kebutuhan energi bahan bakar sebanyak 2.5 m3/th. Jumlah ini khusus untuk kayu bakar belum terhitung untuk bahan bangunan (ramuan rumah) yang dalam tempo tertentu di konsumsi oleh masyarakat. Dengan jumlah 606 KK yang tinggal di dalam maupun di sekitar DAS, kebutuhan kayu bakar pertahun kurang lebih 1500 m3 kayu bakar. Untuk kebutuhan kayu rumah dengan ukuran rata-rata 4 x 5 m2, diperlukan 2,9 m3 kayu. Dari data sebaran umur dan jumlah laki-laki dalam penduduk Datara, dimana umur 19 – 25 tahun dalam waktu 1 – 5 tahun ke depan akan menikah dan membutuhkan lahan dan kayu untuk rumah, dan anak laki-laki akan tetap tinggal di kampungnya, maka akan dibangun 30 – 40 rumah dalam 1 – 5 tahun ke depan dengan kebutuhan kayu 90 – 120 m3 kayu bangunan untuk 30 – 40 KK baru.
Dari data kebutuhan kayu tersebut, baik kebutuhan kayu bakar maupun kayu rumah, maka untuk mencegah tekanan terhadap hutan diperlukan pembangunan hutan rakyat untuk pemenuhan kayu bakar maupun kayu rumah.
Untuk kebutuhan keluarga baru, 1 – 5 tahun ke depan diprediksi akan diperlukan lahan baru untuk rumah dan pekarangan (± 100 m2/KK) seluas 0.3 – 0,4 ha, lahan sawah (± 400 m2/KK) seluas 1,2 – 1,6 ha, dan kebun seluas 15 – 20 hektar. Untuk mengantisipasi tekanan terhadap hutan maka upaya intensifikasi lahan usaha tani baik sawah maupun kebun menjadi sangat penting seperti membangun saluran irigasi maupun penerapan teknologi usahatani yang produktiv untuk meningkatkan hasil per unit luasan.

Klasifikasi Hama Hutan Menurut Bagian Tanaman Yang di Serang

2008-07-16T19:42:00.000-07:00

Masalah kerusakan tanaman akibat serangan hama telah merupakan bagian budidaya pertanian dan kehutanan sejak manusia mengusahakan pertanian dan kehutanan ribuan tahun yang lalu. Manusia dengan sengaja menanam tanaman untuk dipungut hasilnya bagi pemenuhan keperluan sandang dan pangan. Kuantitas dan kualitas makanan terus meningkat sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia. Namun pada setiap usaha pertanian manusia selalu mengalami gangguan oleh pesaing-pesaing yang berupa binatang ikut memakan tanaman yang diusahakannya. Karena itu binatang-binatang pesaing dan pemakan tanaman tersebut kemudian dianggap sebagai musuh manusia atau hama. Oleh karena itu keberadaannya di pertanaman yang merugikan dan tidak diinginkan, sejak semula manusia selalu berusaha untuk membunuh dan memusnahkan hama dengan cara apapun yang diciptakan oleh manusia.
Yang dimaksud dengan hama adalah semua binatang yang merugikan tanaman, terutama yang berguna dan dibudidayakan manusia; apabila tidak merugikan tanaman yang berguna dan dibudidayakan manusia dengan sendirinya kita tidak menyebutnya sebagai hama.

Dunia binatang itu dikelompokkan dalam beberapa golongan besar (kelas). Dalam setiap golongan dibagi dalam beberapa ordo. Setiap ordo dibagi dalam keluarga (famili). Setiap keluarga dibagi lagi dalam genus, dan setiap genus masih dibagi lagi dalam jenis varietas. Pengelompokkan dunia tanaman juga sama seperti pada binatang.
Apabila petani mengetahui cara hidup binatang-binatang yang merugikan dengan sendirinya akan mudah dalam mengendalikannya atau dapat melindungi tanaman dari serangan musuh-musuh tanaman (proteksi tanaman).
Pengendalian hama yang baik itu sebenarnya yang dilakukan secara biologis dengan menggunakan predator atau parasit hama, karena dengan cara ini hanya binatang yang menjadi musuh tanaman yang akan mati. Oleh karena itu perlu dipelajari ekobiologis dari binatang perusak tersebut (hama).

II. KLASIFIKASI HAMA
MENURUT BAGIAN TANAMAN YANG DISERANG

1. Hama buah dan biji
a. Caryborus spp.
Berasal dari ordo Coleoptera merupakan hama yang menyerang biji dari famili leguminosa. Caryborus ganagra menyerang biji Bauhinia malabarika dan Acacia tomentosa dan jenis-jenis Cassia. Larvanya kecil, melengkung berwarna putih kekuning-kuningan mencapai panjang 8 mm. Imago (kumbang) mencapai panjang 6 – 5 mm berwarna kelabu kecoklat-coklatan. Telur- telur diletakkan pada buah yang masih muda. Setelah telur menetas, larva segera menggerek masuk kedalam polong. Pupa terbentuk didalam polong kemudian imagonya keluar.
b. Ctenemerus lagerstroemiae.
Berasal dari ordo Coleoptera dikenal dengan kumbang belalai, menyerang buah
Lagerstroemia speciosa (Bungur).
c. Alcides hopeae, Alcides crasus, Alcides shorea.
Menyerang buah-buah dari dari famili Dipterocarpaceae seperti meranti, termasuk
juga kumbang Curculionidae yang menyerang buah meranti.
d. Dichocrocis punctiferalis.
Berasal dari ordo lepidoptera, larva-larvanya menyerang bunga dan buah jarak
(Ricinus comunis), ploso (Butea monosperma), jati dan lain-lain. Larva mencapai
panjang 15 mm, berwarna kuning kecoklat-coklatan kemerah-merahan pada bagian
punggung. Imago kecil, lebar dengan bentangan sayap 1,75 – 2,5 cm.
e. Tirathaba ruptilinea.
Berasal dari famili Pyralidae, menyerang buah pada tanaman jarak, durian dan sawo.
f. Cateremna albicostalis.
Berasal dari famili Pyralidae menyerang buah-buah daru famili Dipterocarpaceae.

2. Hama persemaian
a. Semut.
Dari ordo Hymenoptera, biasa melarikan biji-biji yang disemai. Gangguan dari semut
dapat dikendalikan dengan penyemprotan dieldrin, endrin dan lain-lain.
b. Belalang.
Dari famili Acrididae dan Locustidae biasa menyerang daun-daun dari tanaman muda. Pemberantasan hama belalang dilakukan dengan cara mekanis yaitu menangkap.
c. Gangsir (Gryllus sp. dan Branchyrypes) dan Anjing tanah (Grylloptalpa africana dan hirsuta).
Hidup dalam lubang-lubang dalam tanah, pada malam hari keluar dan menyerang tanaman muda di persemaian. Bagian yang diserang adalah leher akar.
d. Agrotis spp.
Berasal dari ordo Lepidoptera adalah jenis ulat tanah yang sangat merugikan. Menyerang pada malam hari dengan jalan menggerek leher akar yang menyebabkan kematian tanaman muda.

3. Hama batang dari tanaman muda
a. Xyloborus fernicatus
Berasal dari ordo Coleoptera adalah jenis-jenis kumbang kecil yang menggerek dalam batang muda tanaman kesambi dan sonokeling. Panjang kumbang mencapai 2 mm. Jenis-jenis Xyloborus mula-mula menyerang kulit kemudian terus kedalam batang muda tanaman.
b. Xyloborus morsatus.
Menyerang kulit dan batang tanaman mahoni dan kayu ulin yang masih muda.
c. Xyloborus morigorus.
Menyerang mahoni, jati kemelandingan dan kesambi. Penjang kumbang 1,5 mm.
d. Monohammus rusticator.
Berasal dari ordo Coleoptera famili Corambycidae merupakan hama penggerek jati. Panjang lobang gerek mencapai 20 cm dan masuk kedalam sampai empulur kayu. Imago (kumbang) terbang keluar melalui lobang yang lebarnya 1 cm. Panjang kumbang 2,5 cm berwarna kelabu.

4. Hama-hama pengisap cairan daun dan batang.
Sebagian besar hama-hama penghisap adalah serangga dari ordo Hemiptera, famili corlidae, Tingidae, Capsidae, Pentatomidae. Serangga-serangga ini menghisap cairan daun dan batang yang menyebabkan pohon menjadi kerdil dan kadang-kadang pula terjadi kelainan-kelainan dalam pertumbuhan.
a. Anoplocnemis phasiana.
Menyerang jenis-jenis Leguminosa seperti Cassia spp dan Albizzia spp,
b. Cocoidae dan Alcurodidae.
Merupakan jenis kutu daun yang sangat merugikan tanaman-tanaman muda. Jenis-jenis kutu banyak yang hidupnya berinang banyak (polifago).

5. Hama daun.
a. Hyploea puera.
Berasal dari ordo Lepidoptera menyerang daun Jati mulai dari permulaan musim hujan. Larva-larva muda mula-mula hanya memakan daun-daun muda. Lambat laun juga memakan daun-daun Jati yang sudah tua sehingga menyebabkan kegundulan. Pupa terbentuk pada bulan Desember. Pupa-pupa ini berada di tanah diantara daun-daun dan serasah. Pada bulan Oktober berikutnya kupu-kupu keluar dan menyebarkan infeksi. Ulat pada instar terakhir mempunyai panjang 35mm, bagian punggung berwarna ungu tua, dibawah berwarna hijau. Hama ini juga menyerang laban (Vitex pubescens).
b. Pyrausta machoeralis.
Berasal dari famili Pyralidae merupakan hama daun dari famili Verbenaceae, termasuk Jati.
c. Valanga nigricarnis dan Patangga siccinata.
Merupakan jenis-jenis belalang dari famili Acrididae ordo orthoptera yang sangat mengganggu daun bermacam-macam tanaman kehutanan dan pertanian.
d. Attacus atlas.
Merupakan Hama dari ordo Lepidoptera ialah jenis kupu-kupu atlas yang ulatnya seringkali menggundulkan pohon-pohon Dadap dan Rasamala.
e. Eurema blenda dan Eurema hecabe.
Merupakan hama dari famili pieredae ordo Lepidoptera menyerang daun Albizzia falcata terutama tanaman muda dipersemaian karena dapat menyebabkan gangguan tumbuh sebagai akibat habisnya daun. Kupu-kupunya berwarna kuning, terbang aktif pada siang hari.
f. Castopsila crocale.
Merupakan hama tanaman Cassia spp. dari ordo Lepidoptera berupa kupu-kupu putih yang ulatnya dapat menghabiskan seluruh daun.
g. Psychidae.
Hama dari ordo Lepidoptera merupakan keluarga ulat-ulat kantong. Pohon-pohon hutan yang sering diganggu oleh Psychidae ialah Pinus merkusii, segawe dan lain-lain.
h. Milionia basalis.
Sejenis ulat jengkal dari famili Geometridae yang menyerang pohon Pinus merkusii. Panjang ulatnya 4 cm, warna hitam dengan garis-garis kuning. Kepompong terbentuk dalam tanah dan terbungkus dalam kokon.
i. Hypsipyla robusta.
Hama pucuk dan daun dari jenis Swietenia mahagoni dan Swietenia macrophylla dari ordo Lepidoptera. Intensitas serangan pada daun mahoni kecil sangat besar. Ulatnya berwarna-warni, coklat sampai ungu dan hitam pada instar terakhir menjadi biru kehijauan, panjang ulat 2 – 3 cm, lebar kupu-kupu (bentangan sayap) 2,5 cm.

6. Hama cabang
a. Zeuzera cafeae.
Hama penggerek cabang berinang banyak (polifago) dari ordo Lepidoptera, menyerang pohon Jati, Laban, Kesambi, Cemara, Damar, Kayu sandal dan lain-lain. Disebut juga penggerek cabang berwarna merah, karena larvanya berwarna merah. Serangganya menyebabkan lobang-lobang gerek pada batang, kerusakan cabang dan kematian tanaman muda. Ulatnya berwarna kemerah-merahan, panjang 3 – 5 cm. kupu-kupu bersayap putih dengan bintik-bintik hitam yang berkilap logam.

7. Hama batang
a. Duemnitus ceramicus.
Dikenal dengan nama oleng-oleng dari ordo Lepidoptera, menyebabkan lobang- lobang gerek selebar 1 – 1,5 cm. Panjangnya 20 – 30 cm, melengkung, dinding lobang berwarna hitam kadang-kadang dengan lapisan kapur. Kerusakan-kerusakan ini terdapat pada hutan-hutan Jati di seluruh Jawa dan tanda kerusakan tersebut dapat dilihat pada kayu-kayu di TPK. Kupu-kupu panjang 4 – 8 cm, bentangan sayap 8 – 16 cm, berwarna kecoklatan. Larva panjang 8 cm, lebar 1,5 cm. Telur-telur diletakan pada celah-celah kulit. Pohon-pohon muda yang terserang kadang-kadang menimbulkan gejala-gejala pembengkakan pada batang. Pada pohon tua tanda-tanda serangan sukar diamati karena serangga ini tidak mengeluarkan ekskeremen diluar batang.
b. Neotermes tectonae.
Dikenal dengan nama inger-inger rangas Jati, dari ordo Isoptera. Tanda serangan ialah adanya bengkak-bengkak (gembol) pada batang. Gembol-gembol ini dapat terbentuk pada ketinggian 2 – 20 m dari tanah, merupakan sarang rangas (rayap) jati. Di dalam sarang tersebut terdapat lobang-lobang yang bentuknya tidak teratur pada umumnya memanjang batang (longitudinal). Akibat gangguan dari serangan inger-inger pertumbuhan pohon menjadi kerdil dan dalam keadaan serangan hebat mengakibatkan kematian pucuk. Serangga ini terdiri dari beberapa kasta yaitu; sulung (laron) panjang 8 – 10 cm berwarna coklat hitam, pekerja putih tak bersayap, prajurit panjang 10 – 12 mm. kepala coklat dengan rahang-rahang yang kuat. Infeksi pertama terjadi pada bekas-bekas patahan cabang dan luka-luka pada batang.
c. Xyloborus destruens.
Dikenal dengan bubuk kayu Jati dari ordo Coleoptera. Kumbang-kumbang kecil menyerang batang yang mengakibatkan lobang-lobang kecil (pinpholes) selebar 1 – 2 mm. Hama ini juga disebut kumbang ”ambrosia” karena membawa spora-spora jamur ambrosia yang digunkan sebagai makanan larvanya.
d. Zeuzera indica.
Merupakan penggerek batang dari famili Cossidae yang menyerang kayu-kayu pasang (Quercus spp), Magnoliaceae, Lauraceae. Larvanya hampir sama dengan Zeuzera coffeae, hanya agak lebih besar.
e. Platypus solidus.
Sejenis kumbang ambrosia dari ordo Coleoptera menggerek batang Acacia deccurens.
f. Xystrocera festiva.
Hama yang menyerang batang Albizzia falcata dari ordo Coleoptera. Larvanya menggerek keatas dan kedalam batang, panjang larvanya 5 cm. Pada permulaan serangan terdapat bagian-bagian yang berwarna hitam pada kulit dan serbuk-serbuk gerek yang dikeluarkan melalui lobang-lobang kecil.

8. Hama akar
a. Phassus damar.
Dikenal dengan uter-uter dari ordo Lepidoptera. Ulatnya berinang banyak (polifago) yang hidup pada pohon jati dan rasamala. Panjang ulat 6 – 7,5 cm, lebar bentangan sayap 7 – 9 cm berwarna coklat kelabu.

PUSTAKA

Pracaya. 1995. Hama dan Penyakit Tanaman. PT. Penebar Swadaya. Jakarta

Soetedjo, MM. 1989. Hama Tanaman Keras dan Alat Pemberantasannya. Bina Aksara. Jakarta.

Tjahjadi, N. 1989. Hama dan Penyakit Tanaman. Yayasan Kanisius. Yogyakarta.

Untung, K. 1996. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Desinfeksi "Sebuah Tindakan Preventif Penyakit Ulat Sutera"

2008-07-10T19:25:00.000-07:00

Hingga saat ini sutera masih merupakan salah satu komoditas andalan di Sulawesi Selatan, untuk itu kelestarian dan kestabilan produksi harus dijaga dengan mengeliminir faktor- faktor penyebab kegagalan usaha persuteraan alam.
Diantara beberapa faktor penyebab kegagalan, maka yang paling mendominasi dan sulit diprediksi adalah munculnya berbagai penyakit pada saat pemeliharaan ulat sutera, bahkan sering terjadi hal tersebut tidak muncul pada fase awal pemeliharaan ulat tetapi muncul pada saat ulat menjelang mengokon yang dapat dikatakan sebagai periode akhir dalam pemeliharaan ulat sutera.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu tindakan preventif yang berupa tindakan desinfeksi sebelum, selama dan setelah pemeliharaan ulat sutera berlangsung.

II . TAHAP PELAKSANAAN DESINFEKSI
A. Desinfeksi Sebelum Pemeliharaan
Sebelum periode pemeliharaan dimulai, sambil menyiapkan berbagai alat dan bahan yang akan digunakan, maka salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan adalah desinfeksi yang berupa:
- Desinfeksi rumah ulat/ruangan pemeliharaan
- Desinfeksi alat- alat pemeliharaan
1. Desinfeksi rumah ulat atau ruangan pemeliharaan.
Desinfeksi rumah ulat atau ruangan pemeliharaan sebaiknya dilakukan seminggu sebelum pemeliharaan ulat dilaksanakan agar sisa atau residu bahan desinfektan yang digunakan tidak berpengaruh ke ulat mengingat ulat sutera sangat peka terhadap keadaan lingkungan. Terlebih bila tempat yang digunakan untuk memelihara ulat tersebut telah digunakan pada periode sebelumnya, kendati tidak ada serangan penyakit terlebih bila terdapat serangan hama atau penyakit maka harus betul-betul dibersihkan dengan jalan desinfeksi secara menyeluruh dan intensif. Tindakan desinfeksi perlu dilakukan agar bibit penyakit pada periode sebelumnya tidak menjadi sumber inokulum pada periode pemeliharaan selanjutnya. Desinfeksi dapat dilakukan dengan penyemprotan larutan formalin 2% atau kaporit. Penyemprotan dilakukan untuk membasmi bibit penyakit virus, bakteri dan cendawan baik yang ada dilantai, dinding maupun langit-langit ruang pemeliharaan. Untuk desinfeksi bagian dalam dari ruang pemeliharaan diperlukan kira-kira 3 liter larutan untuk 3,3 m2 luas lantai (Atmosoedarjo dkk, 2000). Hal ini perlu diperhatikan sebab walaupun desinfeksi diterapkan tetapi bila pelaksanaanya kurang tepat, maka tidak memusnahkan sumber inokulum malah dapat menyebabkan hama atau penyakit menjadi resisten.
2. Desinfeksi alat-alat pemeliharaan
Untuk desinfeksi alat pemeliharaan seperti sasag pemeliharaan, keranjang, tempat penyimpanan daun, pisau daun, baskom, ember, alat pengokonan dsb, yang akan bersentuhan langsung dengan ulat atau daun murbei sebaiknya dilakukan dengan metode pencelupan dengan menggunakan kaporit yang dilarutkan 200 kali dalam drum atau bak penampungan. Pencelupan dilakukan selama 30 menit, sesudah itu alat-alat tersebut dikeringkan. Khusus peralatan atau benda-benda yang terbuat dari kayu atau bambu dimana hypa cendawan Aspergillus dapat menembus jauh ke bagian dalam benda-benda tsb, maka metode semprot kurang efektif dan sebaiknya menggunakan metode pencelupan.

B. Desinfeksi Saat Pemeliharaan
Beberapa jenis desinfeksi yang penting dilaksanakan pada saat pemeliharaan adalah:
1. Desinfeksi tangan sebelum memulai pekerjaan
Bagi pemelihara ulat sutera sebelum memulai aktivitas pekerjaan dalam pemeliharaan ulat sebaiknya diperhatikan kebersihan badan dan pakaian terutama tangan yang bersentuhan langsung dengan ulat, murbei, maupun peralatan yang digunakan. Pembersihan tangan dapat dilakukan dengan air bersih lalu dicelup ke dalam larutan kaporit.
Hal ini sangat penting dilaksanakan untuk mencegah agar hama dan penyakit maupun bahan lain misalnya wangi-wangian terbawa pada saat pemeliharaan ulat, terutama ulat kecil yang sangat peka sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan pemeliharaan ulat sutera mengalami kegagalan. Terlebih bila tenaga pemelihara ulat terbatas dalam artian disamping melaksanakan kegiatan kebun seperti pengambilan daun juga melaksanakan pekerjaan di rumah ulat seperti pemberian pakan. Keadaan ini sangat memungkinkan bahwa bibit penyakit dari kebun terbawa masuk ke ruang pemeliharaan melalui pakaian ataupun tangan si pemelihara.
2. Desinfeksi tubuh ulat sutera
Desinfeksi tubuh ulat sutera dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan berbagai macam penyakit pada saat pemeliharaan berlangsung.
Beberapa tahap penting pemberian desinfektan pada tubuh ulat sutera antara lain:
- Penetasan/Hakitate
Hakitate adalah kegiatan pemberian makan pertama saat ulat baru menetas. seperti diketahui bahwa ulat yang baru menetas sangat peka dan rentan terhadap berbagai penyakit, untuk itu desinfeksi tubuh ulat sangat perlu dilakukan sebelum pemberian makan, hanya perlu diperhatikan bahwa pemberian desinfektan sebaiknya dilakukan pada saat menjelang pemberian pakan atau penetasan ulat sudah seragam agar hasilnya bisa maksimal dan pertumbuhan ulat seragam.
- Tidur atau istirahat
Pada saat ulat sutera tidur atau istirahat maka aktifitas makan terhenti untuk beberapa waktu tergantung instar pertumbuhannya. Biasanya menjelang periode tersebut sisa makanan tidak sempat dibersihkan jadi ulat sutera tidur diantara makanan yang tersisa. Pemberian desinfektan penting untuk dilakukan dengan tujuan memberi perlindungan bagi tubuh ulat terhadap berbagai serangan penyakit serta mengeringkan daun sisa makanan yang tertinggal agar tidak termakan pada saat setelah berganti kulit. Desinfektan yang lazim digunakan pada saat tersebut adalah kapur, dimana bahan ini mudah menyerap air sehingga dapat mengurangi kelembaban yang dapat memacu pertumbuhan penyakit. Bahkan dikalangan pemerhati sutera dikenal istilah “ Tidur kapur bangun kaporit” yang maksudnya pada saat tidur diberi desinfektan kapur dan setelah berganti kulit atau bangun diberi kaporit.
- Bangun/ berganti kulit
Pada saat baru bangun tidur atau berganti kulit ulat sutera melepaskan kulit lama sehingga biasanya kulit baru masih lembek, pada periode tersebut kondisi ulat sangat lemah dan mudah terserang penyakit. Pemberian desinfektan perlu dilakukan sebelum pemberian makan, hal ini penting diperhatikan sebab penularan penyakit dari daun ke tubuh ulat sangat mungkin terjadi lewat pakan, karena infeksi virus kebanyakan terjadi karena pemberian pakan dengan daun murbei yang mengandung virus (Tanada dan Kaya, 1993) dalam (Budisantoso dan Nurhaedah, 1999).

C. Desinfeksi Setelah Pemeliharaan
Setelah berakhir satu periode pemeliharaan ulat sutera yang ditandai dengan panen kokon, maka semua peralatan yang digunakan pada saat pemeliharaan berlangsung harus segera dibersihkan, selanjutnya dilakukan desinfeksi secara menyeluruh baik rumah ulat, peralatan maupun pekarangan sekitar rumah ulat.

III. PERANAN DAN PELAKSANAAN DESINFEKSI PADA PEMELIHARAAN ULAT SUTERA
Desinfeksi dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya penyakit baik di dalam maupun diluar ruangan pemeliharaan, terutama penyakit yang disebabkan oleh cendawan sebab spora cendawan sangat mudah menyebar melalui perantaraan angin. Disamping itu juga berfungsi untuk melindungi ulat sutera dari serangan berbagai macam penyakit baik virus maupun bakteri. Tindakan desinfeksi harus dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak ulat baru menetas atau sebelum hakitate, bahkan pada saat instar ke IV sampai menjelang mengokon sebaiknya dilakukan setiap hari sebelum pemberian pakan kecuali saat istirahat. Hal ini diperlukan sebab semakin tinggi pertumbuhan ulat pemberian pakan semakin banyak sehingga intensitas penularan penyakit lewat patogen pakan lebih banyak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saing dan Sumirat (1997) yang menunjukkan bahwa, tingkat mortalitas ulat bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ulat sutera.
Desinfeksi ulat sutera dapat dilakukan secara fisik dan kimiawi. Desinfeksi secara fisik dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya matahari, air mendidih dan uap air (Lee Y.K. 1995) sedang kimiawi berupa: kapur, kaporit dan formalin.
Pelaksanaan desinfeksi secara fisik dengan sinar matahari disamping murah juga mudah dilaksanakan, hanya memerlukan waktu yang lama karena tergantung pada keadaan cuaca dan bila musim hujan hal ini tidak dapat dilakukan, juga untuk alat-alat yang terbuat dari bambu atau kayu metode ini tidak efektif sebab hypa cendawan dapat menembus jauh ke bagian dalam sehingga kemungkinan tidak terjangkau. Untuk peralatan yang kecil seperti pisau, kuas dapat dilakukan dengan air mendidih atau uap air. Desinfeksi secara kimiawi dengan menggunakan kapur, kaporit dan formalin memerlukan waktu yang tidak terlalu lama dan hasilnya lebih efektif, namun memerlukan biaya yang lebih mahal. Pelaksanaan dapat dilakukan melalui metode pencelupan untuk alat pemeliharaan seperti pisau daun, baskom dan alat pengokonan juga dapat dilakukan dengan penyemprotan untuk ruangan pemeliharaan serta penaburan untuk tubuh ulat dengan menggunakan ayakan.
Dengan demikian desinfeksi disini dapat berfungsi memberi ketahanan tubuh pada ulat sutera agar terhindar dari berbagai serangan penyakit dan faktor lain yang dapat menyebabkan kematian ulat.
Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka dalam pelaksanaan desinfeksi ini perlu diperhatikan aspek teknis meliputi ketepatan waktu, bahan dan dosis yang digunakan agar layak secara ekonomi dan juga aman bagi ekologis, serta efektif bagi target sasaran (Hidayat, 1985).
Dengan tindakan desinfeksi diharapkan serangan penyakit pada pemeliharaan ulat sutera tidak menimbulkan kerugian ekonomis dan produksi kokon dapat dipertahankan. Hasil penelitian Anwar (1989) dalam Atmosoedarjo, dkk (2000) menunjukkan dengan perlakuan desinfeksi pada ruang, alat dan tubuh ulat sutera menghasilkan kokon sebesar 27,417 kg kokon/box sedangkan tanpa perlakuan desinfeksi hanya sebesar 19,533 kg kokon/box.

IV. PENUTUP
Penerapan/pelaksanaan desinfeksi di petani masih menghadapi berbagai kendala antara lain: biaya, peralatan, dan pengetahuan tentang hal tersebut. Kendala ini sangat penting diatasi sehubungan dengan upaya untuk mengeliminir serangan penyakit dan menjaga keseimbangan dan stabilitas produksi sutera alam. Dan tentunya hal tersebut berdampak pada petani baik langsung maupun tidak langsung seperti pendapatan dan minat untuk mengusahakan komoditas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosoedarjo, J. Kartasubrata, M. Kaomini, W.saleh, W.Moerdoko, 2000. Sutera Alam Indonesia. Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta.

Lee, Y.K. 1995. Desinfection of Rearing Room and Appliances. In Principles and Practices in Sericulture. National Sericulture and Entomology Research Institute, Korea.

Saing M dan B. Sumirat, 1997. Efikasi berbagai jenis desinfektan terhadap penyakit Aspergillus (Aspergillus. spp.) pada ulat sutera. Buletin Penelitian Kehutanan Ujung Pandang.

Nurhaedah dan Budisantoso, 1999. Pengendalian penyakit Nucleus Polyhedrosis Virus pada ulat sutera dengan beberapa jenis desinfektan. Prosiding Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang.

Peran Institusional dalam Rangka Pengembangan HKm

2008-07-08T21:32:00.001-07:00

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan konsep CBFM. Konsep dasar HKm adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan, dalam arti bukan hanya berpartisipasi dalam kegiatan tetapi masyarakat juga mempunyai tanggung jawab langsung dalam pengelolaannya. Diharapkan dengan pengembangan HKm ini bahwa yang menjadi target bukan hanya pada pengembangan aspek sosial – ekonomi masyarakat saja tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial - politik masyarkat dalam hubungannya dengan sumberdaya hutan.
Kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa proses implementsi dari kebijakan HKm ini seringkali banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan semula. Kurang melembaganya HKm dalam tubuh Departemen Kehutanan, oleh banyak pihak dianggap sebagai alasan utama kurang suksesnya pengembangan HKm di daerah.

Untuk mengurangi permasalahan tersebut perlu dikembangankan suatu inovasi yang memadukan potensi para pihak yang mempunyai sense terhadap pemberdayaan masyarakat selain pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan yaitu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan Perguruan Tinggi serta lembaga riset yang terkait

PERAN PEMERINTAH, LSM, SWASTA DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEMBANGUN KOMUNITAS TANI HKm

Dalam pemberdayaan masyarakat, unsur Pemerintah, LSM dan Perguraun Tinggi mempunyai peran yang utama sebagai community worker atau enabler dalam diskursus komunitas. Peran peran tersebut terbagi atas:
1. Peran fasilitatif yaitu fasilitator komunitas sasaran.
2. Peran edukasional yaitu sebagai pendidik masyarakat.
3. Peran Representational yaitu sebagai perwakilan masyarakat.
4. Peran Teknis.
Adapun langkah-langkah strategis pengembangan inovasi/terobosan yang memadukan potensi para pihak yang mempunyai sense terhadap pemberdayaan masyarakat:
1. Pemerintah
• Memberikan dukungan kebijakan yang memberi akses yang kuat kepada masyarakat terhadap lahan/kawasan hutan, hasil hutan, sumber-sumber pendanaan/modal usaha, serta meningkatkan partisipasi masyarkat dalam proses perumusan kebijakan kehutanan.
• Mengembangkan kebijakan yang mendorong sinergitas peran para pihak dalam pemberdayaan masyarakat.
• Memberikan pelayan publik kehutanan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat pelaku usaha kehutanan sampai pada level birokrasi yang paling rendah yaitu birokrasi desa.
• Memonitor dan mengevaluasi peran masing-masing pihak untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
• Memberikan subsidi dalam bentuk penyediaan faktor-faktor produksi (pupuk, bibit, dll) yang murah bagi masyarakat.
• Membangun infrastruktur fisik untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat.
• Mengembangkan program-program uji coba lapang yang bersifat multiyears berbagai model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang akan menjadi tempat belajar bersama para pihak.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
• Mengembangkan kapasitas teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil usaha kehutanan masyarakat.
• Membangun dan atau memperkuat infrastruktur sosial masyarakat.
• Memfasilitasi terjalinnya komunikasi yang intensif dan produktif antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi/lembaga riset terkait, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
• Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan kehutanan.
3. Swasta
• Bekerjasama dengan masyarakat dalam hal: penyediaan faktor-faktor produksi yang tidak dapat diadakan oleh petani/masyarakat, pengolahan, serta pemasaran.
• Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha yang menguntungkan masyarakat.
• Membina masyarakat mengelola unit usaha kehutanan skala kecil.
• Membantu pemerintah membangun infrastruktur fisik untuk mendukung usaha kehutanan masyarakat.
4. Perguruan tinggi dan Lembaga Riset Terkait
• Mengembangkan kemampuan masyarakat pelaku usaha kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan.
• Melakukan pengkajian dan penelitian partisipatif yang terkait dengan pengembangan usaha kehutanan oleh masyarakat.
• Bekerjasama dengan berbagai pihak membangun lokasi-lokasi uji coba lapang sebagai tempat belajar bersama.
• Melakukan kajian-kajian teknis-ilmiah, memberikan input-input pemikiran konseptual, serta pertimbangan teknis-ilmiah terhadap rancangan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat mengelola sumberdaya hutan.

PUSTAKA

Catur Budi Wiati, 2002. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Makalah Penunjang pada Seminar Social Forestry Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.

Syamsu Alam, 2004. Peran Para Pihak Untuk Memberdayakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. Makalah pada Dialog Multipihak Penyuluh Kehutanan di Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

Watershed Management

2008-07-08T21:25:00.000-07:00

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, menyimpan dan mengalirkannya malalui sungai utama ke laut/danau. Suatu DAS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (DAS-DAS lain) oleh pemisah alam topografi, seperti punggung bukit dan gunung. DAS (watershed) adalah sinonim dengan daerah tangkapan air (catchment area) dengan luasan yang tidak ada pembakuan, berkisar antara beberapa hingga ribuan kilometer persegi, namun perlu dibedakan pengertiannya dengan daerah/wilayah pengaliran sungai (river basin) dimana DAS merupakan bagian dari river basin (Sheng, 1990). Pengertian DAS oleh Dixon dan Easter (1986) adalah sub drainage area dari major river basin. Sementara Schwab et. al. (1981) memberi batasan DAS dengan luas maksimum 259.000 ha (1.000 mil persegi) sebagai basis untuk pengendalian banjir daerah hulu (head water flood control). Hal ini untuk membedakan dengan sistem pengendalian banjir di daerah hilir.
DAS juga bisa dipandang sebagai suatu sistem pengelolaan yaitu suatu wilayah yang memperoleh masukan (inputs) yang selanjutnya diproses untuk menghasilkan luaran (outputs) (Asdak, 1995; dan Becerra, 1995). Dengan demikian DAS merupakan prosesor dari setiap masukan yang berupa hujan (presipitasi) dan intervensi manusia untuk menghasilkan luaran yang berupa produksi, limpasan dan hasil sedimen.

Karakteristik DAS adalah gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter-parameter yang berkaitan dengan keadaan morfologi DAS, morfomertri/ geometri DAS, hidrologi DAS, tanah, geologi, vegetasi, dan manusia. Karakteristik DAS sebagai salah satu unsur utama dalam pengelolaan DAS (perencanaan serta monitorung dan evaluasi), lebih lanjut, dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS yang meliputi: DAS sebagai ekosistem, wilayah (geografis), geo-bio-fisik dan manusia (sumberdaya alam dan manusia), kegiatan multi-sektor, dan aspek sosial ekonomi dan budaya. Karakteristik DAS disini mencakup parameter: iklim, biofisik DAS, hidrologi, serta social-ekonomi-budaya masyarakat DAS. DAS dapat diklasifikasi berdasarkan hirarki perwilayahannya yaitu DAS lokal, regional, nasional, dan internasional (Dep. Kehutanan-b, 2001).
Karakteristik DAS dapat diartikan sebagai gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter-parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, morfologi, tanah, geologi, vegetasi, tata guna (penggunaan) lahan, hidrologi, dan manusia (Seyhan, 1977). Pendekatan ini telah diadopsi oleh Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah (Dit. RKT, 1995) untuk melakukan karakterisasi DAS Limboto, Pemali, Comal, dan Way Sekampung.
Faktor utama yang menghubungkan bagian hulu dan hilir dalam suatu DAS adalah siklus/daur hidrologi (Dixon dan Easter, 1986). Oleh karena itu karakteristik DAS tersusun dari faktor-faktor yang bersifat alami dan relatif sulit dikelola (statis) dan faktor yang mudah dikelola (dinamis) secara menyeluruh dari hulu sampai hilir bisa dipilah dalam sistem sebagai faktor-faktor masukan, prosesor, dan luaran. Karakteristik DAS yang merupakan interaksi dari seluruh faktor tersebut adalah sangat komplek dimana masing-masing faktor terdiri lebih dari satu sub-faktor. Dengan demikian karakteristik DAS tidak bisa digeneralisasi tapi setiap DAS memiliki watak sendiri-sendiri sebagai deferensiasi berbagai faktornya.
Karakteristik DAS merupakan informasi dasar untuk melakukan pengelolaan DAS. Sheng (1990) memberikan 4 tingkatan pendekatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berorientasi tujuan dan permasalahan umum DAS, yaitu tingkat nasional, regional, DAS, dan usaha tani (on farm) atau tingkat masyarakat, secara skematis diperlihatkan pada Gambar 2.2. Pada tingkat nasional, identifikasi permasalahan dan luas DAS dilakukan melalui survai tingkat tinjau dengan bantuan potret udara atau teknik penginderaan jauh untuk mengkategotikan penggunaan lahan secara umum, sebab utama gangguan, serta klasifikasi sederhana DAS secara nasional. Kedetilan permasalahan yang diidentifikasi semakin meningkat sejalan dengan tingkat pendekatannya, yaitu dari nasional, DAS/ Sub DAS, dan petani (operasional). Tujuan utama klasifikasi menyeluruh ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal berikut:
(1) sifat dasar (nature) DAS, yakni DAS perkotaan, DAS hutan, DAS pertanian, dll;
(2) masalah utama dan daerah kritis, yakni masalah yang disebabkan oleh manusia, alam atau keduanya, tingkat beratnya masalah, luas daerah kritis, dll;
(3) posisi/tempat DAS, yakni DAS hulu atau dataran tinggi, DAS dataran rendah, DAS dengan kepentingan hilir, DAS tanpa kepentingan hilir, dll.
Monitoring dan evaluasi karakteristik DAS pada tingkat DAS/Sub DAS dilakukan lebih rinci dibanding tingkat regional dan nasional, karena DAS/Sub DAS sebagai satuan fungsi yang menghubungkan daerah hulu dan hilir secara terpadu merupakan satuan yang cocok baik untuk perencanaan maupun monitoring dan evaluasi. Pada DAS yang luas monitoring dan evaluasi dapat dikonsentrasikan pada Sub DAS berdasarkan tingkat kerentanan utamanya. Monitoring dan evaluasi pada tingkat operasional (usaha tani), sangat penting dilakukan, yaitu pada proses perencanaan dan atau pada awal pelaksanaan, tergantung dari kebutuhan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengelolaan usaha tani dan pembangunan masyarakat dalam DAS dengan menekankan pada identifikasi kerentanan.

B. Pengelolaan DAS
Kondisi DAS di Indonesia terus mengalami degradasi atau kemunduran fungsi seperti ditunjukkan semakin besarnya jumlah DAS yang memerlukan prioritas penanganan yakni 22 DAS pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992 dan 1998, dan pada saat sekarang diperkirakan sekitar 282 DAS dalam kondisi kritis (Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005). Kondisi DAS demikian tercermin dari luasnya lahan kritis dalam DAS di Indonesia diperkirakan meliputi luas 23.242.881 hektar yang tersebar di kawasan hutan 8.136.646 Ha (35%) dan di luar kawasan 15.106.234 Ha (65%) (Dep. Kehutanan-a, 2001). Padahal pada tahun 1989/1990 (awal Pelita V) luas lahan kritis di Indonesia masih 13,18 juta Ha yang tersebar di kawasan hutan 5,91 juta Ha dan di luar kawasan hutan seluas 7,27 juta Ha.
Degradasi DAS menurut Sheng (1990) adalah hilangnya nilai, termasuk potensi produktivitas lahan dan air, seiring dengan waktu diikuti dengan tanda-tanda perubahan buruk pada watak hidrologi baik kuantitas, kualitas, dan waktu aliran. Degradasi DAS merupakan hasil dari interaksi ciri-ciri fisiografis (lokasi, elevasi, subDAS, tanah, geologi, bentuk lahan, lereng, pola drainase, dll), iklim, dan penggunaan lahan yang buruk (deforestasi sembarangan, penggarapan/pengolahan lahan yang tidak tepat, gangguan tanah dan lereng pada kegiatan penambangan, penggembalaan binatang, bangunan jalan, diversi dan penggunaan air). Dampak lebih lanjut dari degradasi DAS adalah percepatan degenerasi ekologi, penurunan peluang ekonomi, meningkatkan masalah social, serta meningkatnya kerentanan DAS terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan perluasan areal lahan kritis.
Mangundikoro (1986) menyebutkan bahwa penyebab utama degradasi DAS adalah: 1) penggunaan lahan yang melampaui kapabilitasnya atau kemampuannya, 2) perlakuan terhadap lahan yang mengabaikan prinsip-prinsip konservasi tanah, dan 3) tekanan penduduk (kebutuhan lahan untuk pertanian meningkat). Sheng (1986) mengatakan bahwa karena permasalahan DAS tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perjalanan waktu, maka tugas pengelolaan DAS hampir dapat dikatakan tanpa akhir serta merupakan suatu usaha yang terus berjalan, karena faktor alam maupun faktor buatan manusia selalu ada dan berubah setiap waktu.
Tingkat dan jenis pengelolaan DAS tergantung dari besarnya permasalahan DAS, urgensi tugas, dan ketersediaan sumberdaya untuk melakuan kegiatan. Secara umum kegiatan pengelolaan DAS terdiri atas tiga kategori, yaitu perlindungan (proteksi), perbaikan, dan rehabilitasi (Sheng, 1990). Tindakan perlindungan dilakukan untuk menjaga kondisi yang ada (status quo). Teknik perbaikan digunakan untuk memperoleh keuntungan hasil air. Sedangkan rehabilitasi DAS diaplikasikan pada DAS yang sangat terdegradasi sehingga memerlukan lebih banyak pekerjaan, waktu dan biaya. Kondisi demikian banyak dijumpai di negara berkembang dan pengelolaannya lebih ditekankan pada pembangunan seluruh sumberdaya dalam DAS termasuk sumberdaya manusianya. Tujuan pengeloaan DAS berbeda untuk setiap tempat maupun setiap DAS, namun secara umum adalah :
(1) merehabilitasi DAS melalui penggunaan lahan yang sesuai dan tindakan konservasi untuk memperkecil erosi dan secara simultan meningkatkan produktifitas lahan dan pendapatan petani;
(2) melindungi, meningkatkan atau mengelola DAS untuk keuntungan pengembangan sumberdaya air (penyediaan air domistik, irigasi, tenaga listrik, dll);
(3) mengurangi bencana alam seperti, banjir, kekeringan, dan tanah longsor, dll;
(4) membangun daerah pedesaan dalam DAS untuk keuntungan masyarakat dan ekonomi regional;
(5) kombinasi dari tujuan-tujuan di atas.

Goodman dan Edwards (1992) dalam Heathcote (1998) menyatakan bahwa perencanaan dan pengelolaan DAS terpadu mempunyai dua tujuan prinsip, yaitu :
1. Merencanakan program dan kegiatan yang secara ekonomis efisien dan secara sosial dapat diterima;
2. Melaksanakan kegiatan yang akan terus berjalan dalam periode yang panjang walaupun tidak ada lagi pendanaan, bantuan, maupun pengembalian utang

Heathcote (1998) merekomendasikan pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan DAS dalam tahapan-tahapan berikut :

1. Inventarisasi karakteristik DAS (Watershed inventory)
• Bentang alam (topografi, kemiringan, aspek, ketinggian dll
• Iklim (CH, kecepatan angin, suhu/kelembaban)
• Tanah (jenis, karakteristik, infiltrasi, dll)
• Aliran permukaan (debit, fluktuasi, kontinuitas, distribusi)
• Air tanah (potensi, kualitas)
• Tata guna lahan (penutupan lahan, tipe vegetasi, keterbukaan)
• Sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan

2. Identifikasi masalah dan scooping (Problem definition and Scooping)

3. Proses konsultasi (The consultation Process)
• Kebutuhan /pelibatan stakes holder
• Saling pemahaman
• Identifikasi kebutuhan masyarakat
• Proses/mekanisme pelibatan stakeholder

4. Membangun opsi pengelolaan rasional (Developing Workable Management Options)
• Identifikasi sumberdaya (modal, SDM, SDA)
• Menyusun alternatif-alternatif opsi pengelolaan
• Mengembangkan alternatif pengelolaan yang saling menguntungkan
• Evaluasi criteria dan hambatan

5. Penilaian sederhana (Simple Assessment)
• Karakterisasi DAS target (makro)
• Scooping
• Membangun dan menyaring alternatif pengelolaan

6. Penilaian detail (Detailed Assessment)
• Karakterisasi DAS target (spesifik/detail)
• Scooping
• Membangun dan menyaring alternatif pengelolaan

7. Pengaturan Pembiayaan/sumber dana (Costing and Financing)
• Ruang lingkup
• Analisis biaya dan manfaat (BC ratio analysis)
• Alokasi biaya
• Penghitungan biaya intangible
• Analisis ekonomi Resiko dan ketidakpastian (Risk and uncertainty analysis)
• Sumber pembiayaan

8. Administrasi kelembagaan dan perundangan/aturan main (Legal, Institusional, and Administration Concerns)

9. Penilaian Dampak Lingkungan Potensial (Environmental and Social Impact Assessment)

10. Memilih Alternatif Rencana terbaik (Choosing the best plan)
Evaluasi alternatif pilihan dan strategi implementasi
11. Implementasi (Implementing the plan)

Ekowisata Sebagai Komoditi Non Kayu

2008-07-07T22:52:00.000-07:00

Rekreasi biasa dilakukan ditempat-tempat hiburan seperti taman hiburan, bioskop dan akhir-akhir ini marak berekreasi di mal-mal. Namun tidak sedikit masyarakat yang ingin mencari kesenangan di alam terbuka (out door recreation) dengan menikmati udara segar, pemandangan indah dan suasana alam yang nyaman, serta menikmati bentang alam yang mempesona. Setiap orang mempunyai tingkat kesukaan yang berbeda terhadap daerah yang menjadi daya tariknya. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan wisata jadi meningkat.
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata, maka dewasa ini kegiatan pariwisata lebih digiatkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Menurut (Fandeli, 2000), Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan tropika yang terbesar di kepulauan yang sangat menjanjikan untuk ekowisata dan wisata khusus. Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata yang berbasis lngkungan adalah kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan Suaka Alam (Suaka Margasatwa) dan Hutan Lindung melalui kegiatan wisata alam bebas, serta Hutan Produksi yang berfungsi sebagai Wana Wisata.

Dalam perencanaan pengembangan ekowisata tujuan yang ingin dicapai adalah kelestarian alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat. Sementara pemanfaatn hanya dilakukan terhadap aspek jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan jalur untuk tracking dan adventuring (Fandeli, 2000).

II. EKOWISATA
Ekowisata (biasa diterjemahkan dengan wisata alam, yang sebetulnya kurang tepat) adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan jasa lingkungan, baik itu alam (keindahannya, keunikannya) ataupun masyarakat (budayanya, cara hidupnya, struktur sosialnya) dengan mengemukakan unsur-unsur konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat setempat (Fandeli, et.al, 2000).
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH) mendefinisikan ekowisata sebagai : “Wisata dalam bentuk perjalanan ke tempat-tempat di alam terbuka yang relatif belum terjamah atau tercemar dengan khusus untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan dengan tumbuhan serta satwa liarnya (termasuk potensi kawasan ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa liar) juga semua manifestasi kebudayaan yang ada (termasuk tatanan lingkungan sosial budaya) baik dari masa lampau maupun masa kini di tempat-tempat tersebut dengan tujuaan untuk melestasikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat”.
Ciri-ciri Ekowisata dan Perkembangannya
Menurut Fandeli et.al (2000), ekowisata pada mulanya hanya bercirikan bergaul dengan alam untuk mengenali dan menikmati. Meningkatnya kesadaran manusia akan meningkatnya kerusakan/perusakan alam oleh ulah manusia sendiri, telah menimbulkan/menumbuhkan rasa cinta alam pada semua anggota masyarakat dan keinginan untuk sekedar menikmati telah berkembang menjadi memelihara dan menyayangi, yang berarti mengkonservasi secara lengkap. Ciri-ciri ekowisata sekarang mengandung unsur utama, yaitu :
a. Konservasi
b. Edukasi untuk berperan serta
c. Pemberdayaan masyarakat setempat Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengusahaan ekowisata dalam kawasan hutan harus bersasaran : a. Melestarikan hutan dan kawasannya b. Mendidik semua orang untuk ikut melestarikan hutan yang dimaksud, baik itu pengunjung, karyawan perusahaan sendiri sampai masyarakat yang ada di dalam dan sekitarnya. c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat agar dengan demikian tidak mengganggu hutan.
Wisatawan
Menurut Deparpostel (1997), wisatawan pada umumnya terbagi atas dua macam yaitu wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara. Ditinjau dari umur maka ada wisatawan yang remaja dan orang tua. Untuk wisatawan yang tua umumnya ingin paket yang santai, tidak berat menarik dan fasilitas sesuai kemampuannya dapat tersedia. Para wisatawan yang muda disamping panorama yang indah dan menarik mereka ingin juga mendapat pengalaman-pengalaman yang bersifat khas seperti mendaki gunung (hiking), rafting dan lain-lain.

III. PENGEMBANGAN EKOWISATA KAWASAN HUTAN
Menurut (Fandeli, et.al, 2000), Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan tropika yang tersebar di kepulauan yang sangat menjanjikan untuk ekowisata dan wisata khusus. Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata yang berbasis lingkungan adalah kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan suaka Alam (Suaka Margasatwa) dan Hutan Lindung melalui kegiatan wisata alam terbatas, serta Hutan Produksi yang berfungsi sebagai Wana Wisata.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan pengembangan ekowisata harus didasarkan pada regulasi secara nasional maupun kesepakatan secara internasional. Seluruh regulasi dan kesepakatan internasional dijadikan dasar dan landasan untuk pengembangan ekowisata nasional. Sementara pengembangan ekowisata regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta persepsi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang memberdayakan rakyat. Dalam perencanaan pengembangan ekowisata tujuan yang ingin dicapai adalah kelestarian alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat. Sementara pemanfaatan hanya dlakukan terhadap aspek jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan lajur untuk tracking dan adventure.
Choy (1997) dalam Fandeli, et.al (2000) menjelaskan bahwa ada lima aspek utama berkembangnya ekowisata yaitu : (1) adanya keaslian alam dan budaya (2) keberadaan dan dukungan masyarakat (3) pendidikan dan pengalaman (4) keberlanjutan dan (5) kemampuan manajemen pengelolaan ekowisata.

IV. PERENCANAAN EKOWISATA
Dalam mengusahakan ekowisata di suatu tempat perlu dilakukan analisis SWOT. Yang sangat penting dikenali adalah keadaan (keindahan, daya tarik) yang spesifi atau unik dan obyek wisata yang bersangkutan. Selanjutnya prasarana apa yang tersedia ; lancar/tidak lancar, nyaman/,tidak nyaman, sudah lengkap/masih harus diadakan atau dilengkapkan dan sebagainya. Tersedianya sumberdaya manusia yang terlatih maupun yang dapat dilatih, berhubungan dengan tingkat pendidikan dan budaya masyarakatnya (Fandeli, et.al, (2000). Lundberg et.al (1997) menjelaskan bahwa proyek-proyek kepariwisataan harus dilaksanakan setelah ditentukan tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Suatu strategi adalah suatu rencana yang direkayasa untuk menyelasikan suatu misi. Misi itu harus direncakan dalam parameter-parameter strength (S, kekuatan) dan weakness (W, kelemahan) dari organisasi kepariwisataan, opportunities (O, kesempatan) dan threats (T, ancaman) dalam lingkungan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasikan strategi yang perlu dikembangkan dalam rangka pengusahaan ekowisata. Dalam penyusunannya dipertimbangkan berbagai kondisi internal lokasi, yaitu strength dan weakness serta kondisi eksternal, yaitu opportunity dan threat. Analisis SWOT ini dirumuskan berdasarkan hasil studi pustaka, wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Selanjutnya hasil analisis ini dipakai sebagai dasar untuk menyusun strategi dan operasionalisasi pengusahaan ekowisata (PT. Inhutani IV. 1996).

Segmentasi Pasar
Menurut Fandeli, et.al, (2000), pada dasarnya setiap usaha bisnis harus memilih segmen pasar yang dijadikan sasaran bisnisnya. Demikian pula usaha ekowisata. Pertimbangan pertama adalah obyek yang dijual, cocok untuk segmen pasar yang mana, misalnya jika obyeknya sangat menarik, lokasinya jauh memerlukan biaya mahal maka harus mengambil sasaran segmen pasar orang-orang kaya saja. Jika objeknya menarik, letaknya dekat, biaya murah, dapat memilih segmen pasar bawah sampai atas. Djelaskan lebih lanjut bahwa pemilihan segmen pasar ini akan menentukan jumlah kualitas dan fasilitas wisata sertaa pelayanannya, yang selanjutnya juga kualitas sumberdaya manusianya. Berbagai tingkat segmen pasar adalah :
a. Bawah - pelajar dan mahasiswa - pegawai rendahan - masyarakat rendah - back packers mancanegara
b. Menengah - para manager dan staf menengah - pelajar internasional school - pegawai tingkat menengah dan keluarganya - eksekutif muda - wisman inbound
c. Atas - masyarakat - eksekutif perusahaan - expatriates - wisman inbound
Menurut Swarbrooke (1995) dalam Diniyati (2000), untuk melihat segmentas pasar wisata dapat dikelompokkan pada empat metode yaitu :
a. Geographical : pengunjung dikelompokkan berdasarkan karakteristik geografi, seperti tempat tinggal pengunjung.
b. Demographics : pengunjung dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografi, seperi umur, jenis kelamin.
c. Psychographic : pengunjung dikelompokkan berdasarkan sikap dan pendapat, seperti gaya hidup, kepribadian dan kelas sosial.
d. Behaviouristic : pengunjung dikelompokkan berdasarkan hubungan dengan produk wisata yang ditawarkan, seperti pertama kali mendaki gunung.
Demikian pula yang diungkapkan oleh Kotler dan Armstrong (1991), empat peubah yang umum dipakai sebagai alat segmentasi pasar konsumen yaitu ; geografis, demografis, psikografis, dan perilaku (behaviouristic).

DAFTAR PUSTAKA

Deparpostel. 1997. Potensi dan Pengembangan Wisata Agro di Sumut. Medan

Dinas Kehutanan. 2000. Naskah Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan . Laporan . Tidak Diterbitkan.

Diniyati, D. 2002. Segmentasi Pasar Wisata Ekologi di Sekitar Danau Toba. Buletin Penelitian Kehutanan. Vol 18 N0. 1 hal 48-57. Bogor.
Fandeli, C, et al. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Fakultas Kehutanan Universitas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta..

Hufschmidt, et al. 1987. Lingkungan Sistem Alami dan Pengembnagan . Gadjah Mada University press. Yogyakarta..

Kotler, P and Armstrong, G. 1991. Principles of Marketing. Fifth Ed. Prentice-Hall.

Lundlberg, D.E., M.H. Stavenga, M. Krishnamoorthy. 1997. Ekonomi Pariwisata. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

PT. Inhutani IV. 1996. Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam. Laporan. Tidak Diterbitkan.

Safri, M., H. siregar, A. anwar, B. D. Nasendi. 1996. analisisi Wisata Eko dan wisata Budaya denga metode Kontingensi dab biaya Perjalanan. Durta Rimba/ 197-198/ XX hal l2-15.

Resources Over Consumption Impact

2008-06-23T21:55:00.000-07:00

Selama tiga dekade terakhir sumberdaya hutan telah memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian nasional, antara lain berupa peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun demikian kebijakan pembangunan kehutanan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat lokal.
Tekanan penduduk terhadap hutan semakin mengkhawatirkan. Intensitas deforestasi di Indonesia telah mencapai 1,6 – 1,8 juta ha/tahun, sehingga sampai saat ini luas lahan kritis dan tidak produktif tidak kurang dari 43 juta ha.
Dalam penggunaan sumberdaya alam dikenal adanya dampak yang bersifat eksternalitas, dimana penggunaan sumberdaya alam di suatu daerah menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan di luar daerah tersebut. Hal ini patut dicermati oleh semua pihak untuk dapat berusaha mengatasi masalah tersebut dengan melakukan penyeimbangan (balancing) konsumsi sumberdaya.
Tulisan ini mengemukakan tentang beberapa dampak dari ketimpangan dan konsumsi sumberdaya yang berlebihan (over consumption) serta beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya.
II. DEGRADASI SUMBER DAYA ALAM

Krisis ekonomi yang melanda dunia dan membawa Indonesia terjerembab ke dalam krisis multidimensi pada tahun 1997 yang terus berlangsung sampai dengan saat ini mengakibatkan jumlah rakyat miskin semakin meningkat dengan tajam.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan, meningkatnya jumlah rakyat miskin telah menyebabkan tekanan terhadap lahan meningkat dengan tajam. Di Indonesia 80% penduduknya adalah petani dan sebagian besar diantaranya berada di bawah garis kemiskinan. Pada saat ini jumlah angka kemiskinan tidak kurang dari 37,5 juta jiwa. Dengan keterbatasan modal dan pengetahuan, dan pengabaian prinsip-prinsip konservasi tanah dan air maka kerusakan lahan mengalami percepatan.
Kemiskinan terkadang dianggap sebagai akibat dari memburuknya kondisi alam, sekaligus juga dianggap sebagai faktor penyebab kerusakan sumberdaya alam. Soediono MP Tjondronegoro (Kompas, 13-6-2002) mengatakan bahwa lahan yang dikelola oleh petani sekarang sudah tidak ekonomis dan disintensif sehingga bagi petani bukan lagi menjadi bidang usaha yang menarik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya marjinalisasi lahan yang disebabkan oleh sedikitnya 48% lahan pertanian merupakan areal sawah yang luasnya kurang dari 0,5 ha.
Dengan tingkat pendapatan masyarakat pedesaan yang rata-rata rendah, menyebabkan tekanan terhadap kebutuhan lahan sangat tinggi. Beberapa fenomena umum diantaranya berupa perambahan hutan, pengelolaan lahan marginal atau lahan miring, pengabaian terhadap prinsip-prinsip konservasi, pembakaran lahan untuk persiapan tanam dan perladangan berpindah. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas lahan dan bertambahnya lahan kritis yang tidak produktif.
Disisi lain dengan tingginya nilai tukar mata uang dollar, telah mengakibatkan pembukaan lahan baru untuk budidaya tanaman perkebunan. Kawasan hutan dirambah dan dibuka untuk dijadikan lahan garapan. Masyarakat terdorong untuk melakukan penanaman komoditi bernilai tinggi seperti kakao, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya di wilayah yang seharusnya tidak sesuai untuk kawasan budidaya. Pada saat nilai tukar rupiah kembali membaik dan harga-harga mulai normal, antusiasme masyarakat untuk mengelola lahannya kembali menurun. Beberapa kawasan yang telah dibuka ditelantarkan dan tidak dipelihara.
Dampak kemiskinan masyarakat berupa bertambah parahnya kondisi alam dan sumberdaya hutan termasuk lahan kritis pada saat ini sampai pada tingkat yang memerlukan penanganan yang serius. Lahan kritis telah banyak mengakibatkan perubahan fungsi ekologis alam lingkungan. Dengan demikian sebenarnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan merupakan lingkaran yang tidak terputus.

III. DAMPAK OVER LOGGING DAN OTONOMI DAERAH

Sebagian hutan alam sudah mengalami kerusakan akibat pembalakan tak terkendali, perambahan kawasan hutan maupun alih guna untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan. Kerusakan hutan alam tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi, tetapi terjadi juga di kawasan penyelamatan (conservation area), seperti taman nasional dan hutan lindung. Padahal hutan produksi alam masih menjadi sumber utama pasokan kayu serta hasil hutan lain untuk keperluan bahan baku industri maupun ekspor. Sedangkan kawasan penyelamatan berperan penting dalam mengatur kualitas lingkungan, serta merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati dan plasama nutfah.
Sementara itu, pembangunan hutan tanaman masih belum memuaskan hasilnya. Hutan tanaman dibangun dengan kurang memberikan perhatian terhadap kesesuaian lahan dan tidak menggunakan bibit yang unggul. Akibatnya produktivitas serta mutu tegakan hutan tanaman masih tergolong rendah, dan belum mampu menutup kebutuhan permintaan kayu yang semakin sulit dipenuhi dari hutan alam.
Pengusahaan hutan alam masih tertumpu pada pemanfaatan kayu, sedangkan pemanfaatan hasil hutan non kayu yang beragam di hutan alam, termasuk potensi jasa dari pengelolaan hutan alam masih belum berkembang secara memuaskan. Tekanan terhadap hutan alam menjadi lebih berat karena pemanfaatan kayu dari hutan alam belum dilakukan secara efisien, baik di tingkat pembalakan maupun industri. Akibatnya limbah pembalakan maupun industri pengolahan kayu masih cukup besar dan kurang dimanfaatkan.
Kerusakan kawasan hutan dalam 2 – 3 tahun terakhir semakin parah karena kebijakan otonomi daerah ternyata belum didukung dengan kesesuaian faham antara “pusat” dan “daerah” dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan. Kebijakan dan aturan yang terkait dengan pengelolaan hutan menjadi tumpang tindih, menyebabkan berbagai benturan (conflict) yang sulit dikendalikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

IV. DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
Kecendrungan penurunan potensi dan regenerasi hutan di areal bekas tebangan serta semakin meningkatnya kebutuhan kayu maka sistem pengelolaan secara tebang pilih sebagian dialihkan pada tebang habis untuk ditanam dengan jenis cepat tumbuh, sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI).
Diantara dampak pengelolaan hutan produksi, saat konstruksi pembukaan wilayah sudah 8,4% dari hutan hilang dan penebangan sejumlah 18 pohon/ha atau 3,3% tegakan dapat mengakibatkan kerusakan hutan 49,1%. Dampak lain dari pengelolaan hutan dengan sisitem tebang pilih adalah mempercepat laju erosi dan penurunan populasi satwaliar (Marsh et al., 1987).
Pengaruh penebangan hutan terhadap satwa diantaranya disebabkan kebisingan, berkurangnya jenis-jenis pohon pakan, perubahan aktivitas harian akibat pemutusan jalur untuk pergerakan arboreal, peningkatan frekuensi pemangsaan oleh predator, dan parasit yang dapat meningkatkan angka kematian serta rendahnya laju reproduksi, pengurangan waktu mencari makan dan penurunan kualitas pakan yang terjadi pada primata (Marsh et al., 1987) dan burung (Thiollay,1992).

PUSTAKA
Balai Penelitian Kehutanan Samarinda. 2002. Materi Rapat Koordinasi Regional Litbang Kehutanan Wilayah Timur Indonesia. Makassar.
Balai Teknologi Pengelolaan DAS. 2002. Materi Rapat Koordinasi Regional Litbang Kehutanan Wilayah Timur Indonesia. Makassar.
Bismark, M., E. santoso, Mulyadhi D., Rahardyan N.A., 1997. Analisis Mutu Lingkungan Vegetasi di Hutan Bekas Tebangan Kawasan HPH. Buletin Penelitian Kehutanan Vol.2, No.4,tahun 1997. Balai Penelitian Kehutanan. Makassar.
Marsh, C.W., A.D. Johns and J.M. Ayres, 1987. Effects of habitat disturbance on rain forest primates. In Primate Conservation in Tropical Rain Forest. Alan R. Liss inc.83 – 107. H.
Thiollay, J. 1992. Influence of selective logging on bird species diversity in a guianan rain forest. Conserv. Biol. 6 (1) : 47 – 63.

Penilaian Ekonomi Jasa Rekreasi Hutan

2008-06-09T21:22:00.001-07:00

Hutan dan ekosistemnya sebagai modal dasar pembangunan nasional dengan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan dan hasil kayu maupun non kayu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Arief (2001) menjelaskan hasil-hasil hutan dibedakan berdasarkan sifat tangible dan intagible. Sifat-sifat intagible terdiri atas hasil yang berkaitan dengan sistem alami misalnya hidrologi dan wisata alam. Sedangkan sifat-sifat tangible berupa hasil hutan berupa kayu. Salim (1997) menggolongkan manfaat hutan ke dalam manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan secra langsung oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain.

Jasa rekreasi hutan sebagai produk tambahan dan sifatnya tidak nyata (intangible) dari hutan menghadapi tantangan ketika jenis produk ini tidak memiliki harga pada sistem pasar normal, padahal permintaan masyarakat akan jasa rekreasi hutan terus meningkat sebagai akibat dari pendapatan per kapita penduduk naik, meningkatnya mobilitas penduduk dan ketersediaan waktu luang bagi sebagian masyarakat (Supriadi, 1999).
Di Sulawesi Selatan terdapat 10 taman wisata alam, yaitu: Taman Wisata Alam Malino, Taman Wisata Alam Cani Sidenreng, Taman Wisata Alam Lejja, Taman Wisata Alam Sidrap, Taman Wisata Alam Danau Matano-Mahalona, Taman Wisata Alam Danau Tuwoti, Taman Wisata Alam Nanggala III, Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang, Taman Wisata Alam Goa Pattunuang dan Taman Wisata Alam Bantimurung. Taman wisata alam yang relatif paling mudah dijangkau dari kota Makassar adalah TWA Bantimurung. TWA Bantimurung terletak di tepi jalan provinsi yang menghubungkan Maros dengan Camba. Dari Makassar untuk mencapai lokasi dapat ditempuh melalui jalan negara sampai Maros ± 26 km dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus, kemudian dilanjutkan melalui jalan Provinsi Maros – Bantimurung yang berjarak ± 17 km dengan jenis jasa rekreasi meliputi air terjun, hutan hujan tropis dan goa karst.
Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan hasil-hasil hutan non kayu terutama jasa rekreasi, maka perlu dilakukan pemodelan penilaian ekonomi terhadap TWA Bantimurung. Tulisan ini mengulas tentang model penilaian ekonomi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak pengelola TWA Bantimurung.

II. Manfaat dan Fungsi Hutan.
Makna hutan sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu yang dibidangi. Dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Menurut sudut pandang ahli silvika, hutan merupakan suatu assosiasi dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi berkayu yang menempati areal luas. Sedangkan menurut ahli ekologi mengartikan hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan keadaan di luar hutan (Arief, 2001).
A. Manfaat Hutan.
Hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari pengatur tata air, paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Pamulardi (1999) menerangkan bahwa dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
Sebagai salah satu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : manfaat tangible (langsung/nyata) dan manfaat intangible (tidak langsung/tidak nyata). Manfaat tangible atau manfaat langsung hutan antara lain : kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sedangkan manfaat intangible atau manfaat tidak langsung hutan antara lain : pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, dan lain-lain (Affandi & Patana, 2002). Selanjutnya Arief (2001) menjelaskan manfaat tangible diantaranya berupa hasil kayu dan non kayu. Hasil hutan kayu dimanfaatkan untuk keperluan kayu perkakas, kayu bakar dan pulp. Sedangkan hasil-hasil hutan yang termasuk non kayu antara lain rotan, kina, sutera alam, kayu putih, gondorukem dan terpentin, kemeyan dan lain-lain.
Berdasarkan kemampuan untuk dipasarkan, manfaat hutan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : manfaat marketable dan manfaat non-marketable. Manfaat hutan non-marketable adalah barang dan jasa hutan yang belum dikenal nilainya atau belum ada pasarnya, seperti : beberapa jenis kayu lokal, kayu energi, binatang, dan seluruh manfaat intangible hutan (Affandi & Patana, 2002).
B. Fungsi Hutan.
Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Selanjutnya pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya ada tiga, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999) menerangkan hutan lindung adalah hutan yang diperuntukan bagi perlindungan tata tanah dan air bagi kawasan di sekitarnya. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang diperuntukan bagi perlindungan alam, pengawetan jenis-jenis flora dan fauna, wisata alam dan keperluan ilmu pengetahuan. Hutan produksi adalah hutan yang diperuntukan bagi produksi kayu dan hasil hutan lainnya untuk mendukung perekonomian negara dan perekonomian masyarakat.
Fungsi hutan ditinjau dari kepentingan sosial ekonomi, sifat alam sekitarnya, dan sifat-sifat lainnya yang berkenan dengan kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa hutan berperan sebagai sumber daya. Dengan kondisi ini, sumber daya hutan menjadi salah satu modal pembangunan, baik dari segi produksi hasil hutan atau fungsi plasma nutfah maupun penyanggah kehidupan. Peranan tersebut menjadi salah satu modal dasar pembangunan berbagai segi, tergantung pada keadaan dan kondisi setempat. Oleh karena agar sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka kawasan hutan dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsinya yakni fungsi pelindung, fungsi produksi dan fungsi lainnya. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan kawasan yang keadaan alamnya diperuntukan sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah. Hutan yang berfungsi produksi adalah kawasan hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan keras yang perkembangannya selalu diusahakan dan dikhususkan untuk dipungut hasilnya, baik berupa kayu-kayuan maupun hasil sampingan lainnya seperti getah, damar, akar dan lain-lain. Fungsi lain dari hutan adalah sebagai hutan konversi. Hutan ini diperuntukan untuk kepentingan lain misalnya pertanian, perkebunan dan pemukiman. Walaupun hutan mempunyai fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, namun fungsi utama hutan tidak akan berubah, yakni untuk menyelenggarakan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida, serta untuk mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air wilayah dan kelestarian daerah dari erosi (Arief, 2001).
Secara ekologi fungsi hutan adalah sebagai penyerap air hujan untuk mencegah terjadinya erosi. Hutan mempunyai peranan penting dalam mengatur aliran air ke daerah pertanian dan perkotaan, baik lokal, regional maupun global. Sebagai contoh, 50 % sampai 80 % dari kelembaban yang ada di udara di atas hutan tropik berasal dari hutan melalui proses transpirasi dan respirasi. Jika hutan dirambah presipitasi atau curah hujan yang turun akan berkurang dan suhu udara akan naik (Miller, 1993).

III. Taman Wisata Alam Bantimurung
1. Keadaan Umum TWA Bantimurung
TWA Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Dati II Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, peruntukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981 dengan luas ± 118 Ha.
Keadaan lapangan TWA Bantimurung secara umum bergelombang sampai berbukit-bukit. Batuan kapur membentuk bukit-bukit yang terjal di kanan kiri sungai. Daerah datar terletak di bagian selatan yang terdapat air terjun dan kolam. Daerah datar lainnya yang mempunyai panorama cukup menarik terletak di bagian utara taman wisata alam, dapat ditempuh melalui jalan setapak dari air terjun.
Secara visual, daya tarik objek wisata alam yang ditawarkan di TWA Bantimurung antara lain;
a. Air terjun, merupakan objek yang paling populer bagi pengunjung. Selain merupakan pemandangan alam yang indah, air terjun ini juga dimanfaatkan oleh pengunjung untuk kegiatan mandi atau sekedar untuk merasakan percikan air. Di sekitar air terjun terdapat cekungan-cekungan sungai yang biasa dimanfaatkan pengunjung untuk berenang. Di sebelah kiri air terjun terdapat jalan wisata dan tempat duduk permanen yang membatasi jalan dengan sungai yang merupakan terusan dari air terjun. Biasanya bagi pengunjung yang datang untuk sekedar melihat pemandangan air terjun berada di tempat ini untuk sekedar mengabadikan gambar panorama air terjun. Di sebelah kanan air terjun terdapat areal yang cukup landai yang digunakan pengunjung untuk berkumpul bersama keluarga dengan menggelar tikar sambil menikmati pemandangan air terjun ataupun mandi di air terjun. Namun arus yang cukup deras pada saat musim hujan tiba menjadi halangan pengunjung untuk menikmati objek wisata ini.
b. Sungai alami, dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi berenang bersama keluarga. Di kiri dan kanan sungai terdapat pondok-pondok yang biasa digunakan pengunjung sebagai tempat beristirahat sambil menikmati panorama alam TWA Bantimurung, namun sayang untuk memanfaatkan tempat ini harus dilengkapi dengan tikar yang biasanya disewakan Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- per lembar. Hal ini banyak dikeluhkan pengunjung, mereka berharap tikar tersebut gratis dan merupakan bagian dari pelayanan TWA Bantimurung
c. Goa batu, biasa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi penelusuran goa, pendidikan dan penelitian. Jarak objek wisata ini dari pintu masuk loket karcis sekitar 400 m. Untuk mencapai objek wisata ini melewati jalan setapak dan pendakian mulai dari objek wisata air terjun. Keadaan jalan yang dilalui, dirasa pengunjung belum layak untuk mendukung kegiatan wisata. Jalan setapak tersebut hanya sebagian yang telah disemen dan dibuatkan tangga, selebihnya masih berupa jalan tanah. Pada saat musim hujan tiba, keadaan jalan ini menjadi becek dan sulit dilewati. Setelah tiba di goa batu, terdapat dua mulut goa yang hampir berhadapan. Goa pertama dinamakan goa mimpi dengan panjang mencapai 1.415 m dengan kedalaman 48 m. Goa kedua dinamakan Goa Tuwokala dengan panjang lorong mencapai 80 m. Namun yang paling populer dikunjungi adalah Goa Mimpi. Jalan di dalam goa hampir landai dengan sedikit turunan dan tanjakan. Keadaan goa yang gelap mengakibatkan pengunjung memerlukan penerangan. Penerangan dapat digunakan senter yang bisa dibawa sendiri atau menyewa pada penyedia jasa senter yang biasanya disediakan oleh penduduk sekitar yang mencari nafkah melalui jasa ini. Tarif yang dikenakan oleh mereka Rp. 10.000,- untuk sekali perjalanan menikmati pemandangan goa. Di dalam goa terdapat pemandangan stalagtit dan stalagmit yang memukau.
d. Bukit karst, merupakan panorama alam yang khas yang mencirikan TWA Bantimurung, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi jelajah alam (tracking). Untuk menikmati objek wisata ini ditempuh melalui jalan-jalan hutan yang terdapat di dalam kawasan TWA Bantimurung. Gugusan karst terbentang mulai dari Kabupaten Maros-Pangkep dengan total luas kawasan 4.500 Ha. Kawasan tersebut merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah kawasan karst di China. Kawasan karst di Kabupaten Maros dikembangkan sebagai objek wisata dan pemandian alam Bantimurung yang lebih dikenal dengan kawasan air terjun Bantimurung yang lengkap dengan Goa Mimpi dan situs peradaban prasejarah, taman prasejarah Laeng-laeng.
e. Flora dan fauna. Fauna yang menarik di TWA Bantimurung adalah kupu-kupu, berbagai jenis kupu-kupu yang terdapat di kawasan tersebut antara lain dari family Saturnidae, Nocturnidae, Spingidae dan Nyphalidae. Jenis kupu-kupu tersebut menurut para ahli hanya terdapat di TWA Bantimurung. Menurut Matimu (1977) dan Achmad (1998) dalam Buku Rencana Pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung (2006) terdapat 103 jenis kupu-kupu yang ditemukan di TWA Bantimurung dan sebaran kupu-kupu jenis komersil seperti Troides haliptron dan Papilio blumei adalah dua jenis endemik yang mempunyai sebaran yang sangat sempit, yaitu hanya pada habitat berhutan di pinggiran sungai.
TWA Bantimurung adalah daerah tujuan wisata yang telah lama dikenal karena mempunyai air terjun dan daerahnya berhawa sejuk. Walaupun sebagaian besar daerah taman wisata alam ini cukup sulit untuk didatangi karena lereng bukitnya yang terjal, tetapi lokasi ini mempunyai beberapa panorama alam yang indah, salah satunya adalah yang terletak di sebelah selatan di daerah hulu sungai.
Beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan diantaranya adalah; lintas alam, menikmati pemandangan alam, bermain di sungai, mandi di air terjun, rekreasi santai bersama keluarga dan memanjat tebing.
Vegetasi yang terdapat di TWA Bantimurung adalah vegetasi tipe hutan hujan pegunungan yang didominasi oleh famili Liniaceae yang antara lain; Jambu hujan (Eugenia sp), Jabon (Anthocepalus cadamba), Pala-pala (Mangifera sp), Enau (Arenga pinnata), Centana (Pterocarpus indicus) dan lain-lain.
Beberapa fasilitas yang dapat mendukung kegiatan wisata alam di TWA Bantimurung adalah ; pintu gerbang, loket karcis, tempat parkir, pusat informasi, jalan setapak, shelter, kopel, tempat bermain anak, mushola, kantin, warung cinderamata dan MCK.
TWA Bantimurung terletak di tepi jalan Provinsi yang menghubungkan Maros dengan Camba. Dari Makassar untuk mencapai lokasi dapat ditempuh melalui jalan negara sampai Maros ± 26 km dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus. Kemudian dilanjutkan melalui jalan Provinsi Maros - Bantimurung yang berjarak ± 17 km.
2. Model Penilaian Ekonomi
Model penilaian ekonomi yang digunakan merujuk pada Alikodra (2006) adalah sebagai berikut:
NEWij =
dimana;
NEWij = nilai objek wisata (Rp/th)
JPWij = jumlah pengunjung wisata menurut jenis objek dan lokasi penelitian
pertahun (orang/th)
BKWij = biaya rata-rata perkunjungan wisata menurut jenis objek di lokasi j
(Rp/orang/kunjungan) (termasuk biaya perjalanan + biaya masuk lokasi wisata, biaya penginapan dan jenis biaya wisata lainnya yang terkait dengan kunjungan wisata)
FKWij = frekuensi kunjungan wisata perorang/tahun di lokasi j (kali/th)
i = jenis objek wisata
j = lokasi penelitian
Model yang ditampilkan di atas dapat memberikan gambaran nilai ekonomi satu atau lebih taman wisata alam. Pada TWA Bantimurung, dimana terdapat lebih dari satu objek dapat ditingkatkan nilai ekonominya yaitu dengan menghitung biaya masuk ke dalam setiap objek wisata. Seperti dijelaskan di atas, objek-objek yang terdapat dalam TWA Bantimurung antara lain; air terjun, goa batu, bukit karst, sungai alam dan flora dan fauna. Apabila masing-masing dari objek wisata tersebut dipungut biaya masuk, tentunya akan meningkatkan nilai ekonomi TWA Bantimurung. Biaya masuk untuk TWA Bantimurung saat ini hanya dipungut satu kali yaitu pada saat masuk kawasan wisata, kemudian pengunjung dapat menikmati semua objek yang terdapat di dalam TWA Bantimurung.
Namun hal tersebut di atas terlebih dahulu perlu dilakukan kajian untuk menentukan elastisitas permintaan. Konsekuensi dari pemungutan biaya masuk terhadap setiap objek yang terdapat di TWA Bantimurung adalah meningkatnya biaya rekreasi alam yang akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisata. Kecendrungan wisata murah saat ini merupakan pilihan utama pengunjung TWA Bantimurung. Seperti dikemukakan Isnan (2007) kemauan untuk membayar (willingness to pay) segmen pasar dominan di TWA Bantimurung adalah rendah.

IV. Penutup
Adanya penilaian ekonomi jasa rekreasi hutan diharapkan memberikan manfaat untuk membantu memecahkan persoalan, khususnya dibidang penilaian ekonomi hasil hutan non kayu, serta memberikan kontribusi bagi pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan dan penelitian serta dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan di TWA Bantimurung.

Daftar Pustaka

Affandi, O., Patana, P. 2002. Perhitungan Nilai Ekonomi Pemanfaatan Hasil Hutan Non-marketable oleh Masyarakat Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus Cagar Alam Dolok Sibual-buali, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan). Laporan Penelitian. Program Ilmu Kehutanan – Universitas Sumatera Utara. Tidak diterbitkan. Hal 1-21.

Alikodra H.S., 2006. Neraca Sumberdaya Dalam Audit Lingkungan. Materi Pelatihan Audit Lingkungan Kerjasama Departemen Biologi FMIPA IPB dan Bagian PKSDM Ditjen DIKTI DIKNAS. Cisaura.

Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Cetakan ke-5. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Hal 11-59.

Arief, A. 1994. Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal 153.

Bahruni, 1999. Penilaian Sumber Daya Hutan dan Lingkungan. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor. Hal 1-26.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan I. 2006. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (2006 – 2031). Makassar.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. Panduan Kehutanan Indonesia. Jakarta. Hal 1-2.

Isnan, W., 2007. Karakteristik Segmen Pasar Taman Wisata Alam Bantimurung. Skripsi Pada Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Miller, G., Tyler., 1993. Environment Science Sustaining The Earth. Woodworth Publishing Company. Belmont California.

Pamulardi, B., 1996. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 119.
Natural Resources Management Program, 2001. Peranan Valuasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam. Samarinda 18-19 September 2001. Hal 6-11.

_____, 2001. Peranan Valuasi Ekonomi dalam Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Makalah pada Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumber daya Alam. Samarinda 18-19 September 2001. Hal 1-7.

Salim, H.S., 1997. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika. Jakarta.38-39.

Supranto, J., 2000. Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal 225-229.

Supriadi, R. 1999. Kajian Nilai Ekonomi Jasa Hutan Wisata (ekotourisme) dan Prospek Pengembangannya. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang. Makassar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

mulberry nutrition

2008-06-05T21:59:00.000-07:00

Tanaman murbei tahan terhadap perlakuan pemangkasan dan membutuhkan sinar matahari penuh. Murbei yang dipangkas dan dipelihara dengan baik akan tumbuh tunas baru yang muda, jumlahnya banyak dan tumbuh pesat serta dapat menghasilkan daun yang banyak berwarna hijau segar. Daun inilah yang akan digunakan untuk pakan ulat sutera (Nasaruddin dan Nurcahyo, 1992).
Kuantitas dan kandungan gizi yang ada dalam daun murbei sangat penting untuk pertumbuhan ulat sutera. Hal ini akan mempengaruhi produksi kokon serta mutu kokon yang dihasilkan oleh ulat sutera, sehingga baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi jumlah dan mutu benang sutera yang dihasilkan (Santoso, 1997). Menurut Atmosoedarjo et al. (2000) selain air, daun murbei juga mengandung gizi antara lain protein, karbohidrat, dan kalsium. Air merupakan salah satu kandungan daun murbei yang sangat dibutuhkan oleh ulat sutera. Santoso (2000) mendapatkan kandungan nutrisi dari murbei NI, AsI, B2A dan M. cathayana berturut–turut adalah air (70,2%, 68,7%, 70,3% dan 70,1%), protein (14,9%, 14,7%, 13,2% dan 14,2%), karbohidrat (9,6%, 10,6%, 10,9% dan 8,9%) serta kalsium (3,7%, 1,0%, 0,7% dan 2,3%).
Menurut Balai Persuteraan Alam (1997) dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan budidaya murbei ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pemilihan areal, pengolahan tanah, waktu tanam, penyiangan, pemangkasan, pemupukan, pencegahan hama penyakit dan pekerjaan lain. Sedangkan dalam melaksanakan budidaya ulat sutera perlu diperhatikan persiapan pemeliharaan yang meliputi kebersihan dan desinfeksi tempat dan alat pemeliharaan serta pelaksanaan pemeliharaan meliputi penanganan telur, hakitate, pemeliharaan ulat kecil, pemeliharaan ulat besar, pengokonan ulat dan penanganan pasca panen.
Menurut Budisantoso (1997), rendahnya produktivitas persuteraan alam disebabkan oleh faktor : pemanfaatan areal yang belum efektif, tingkat intensifikasi tanaman murbei masih rendah, teknis pemeliharaan ulat sutera yang masih sederhana dan teknik pasca panen yang belum diperhatikan. Sedangkan usaha peningkatan produktivitas dan pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh cepat lambatnya proses adopsi teknologi. Hasil penelitian Sumirat dan Kadir (2004) menunjukkan bahwa petani yang memelihara 1 box telur dengan mengadopsi sebagian teknologi persuteraan alam diantaranya penggunaan bibit persilangan, desinfeksi yang teratur dan alat pengokonan rotary mampu menghasilkan 30 kg kokon , sedangkan petani yang memelihara 1 box telur dengan penggunaan bibit lokal, alat pengokonan bambu dan desinfeksi yang tidak teratur hanya menghasilkan 21,5 kg kokon.
Secara nasional kebutuhan benang sutera saat ini ± 400 ton pertahun sedangkan produksi dalam negeri antara 60-70 ton pertahun, sehingga kekurangannya 330-340 ton pertahun dipenuhi dari import (Sinaga, 2003). Selanjutnya dikatakan pula bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan persuteraan alam antara lain rendahnya kemampuan teknologi budidaya persuteraan alam para petani, kurangnya jenis murbei unggul pada kebun murbei petani, peralatan budidaya yang digunakan petani masih tradisional, belum adanya dukungan permodalan yang memadai serta jumlah dan kualitas bibit ulat sutera masih terbatas.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan penerapan teknologi persuteraan alam yang dimulai dari hulu ke hilir yang merupakan kegiatan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan menerapkan teknologi budidaya murbei dan ulat sutera serta tahapan pasca panen yang telah direkomendasikan pihak berwenang.

Pantai Tanjung Aan

2008-06-04T21:44:00.001-07:00

Pantai pasir putih ini terletak di sebelah selatan Pulau Lombok yang termasuk dalam Wilayah administrasi Desa Kute Kecamatan Sengkol. Untuk mencapai pantai ini dapat dilakukan dengan kendaraan roda dua atau mobil yang dapat dilalui melalui Batunyale atau Penujak. Rute melalui Batunyale melewati Desa Lajut terus Kawo dan Sengkol, sedangkan rute Penujak melewati Penujak, Ketare (Bandara International Lombok) kemudian Sengkol. Yang khas dari pantai ini adalah pasirnya yang putih besar seperti granular sillica pengering yang hanya terdapat di 2 tempat saja di dunia ini. Selain itu teluknya yang cekung sangat pas buat yang ingin berenang karena ombaknya tidak telalu besar.

Saya mulai datang ke pantai ini sekitar tahun 1985. Saat itu keadaan pantai masih sepi dan terkesan tertutup karena letaknya yang terpencil, bahkan kadang-kadang masih saya dapati orang-orang bule berjemur tanpa busana saat itu. Kala itu Pantai Tanjung Aan masih bersih, beberapa kali aku datang memancing di tempat itu dan membawa banyak hasil tangkapan. Jenis ikannya antara lain: serepiq, baronang, kerapu dan masih banyak jenis lain yang tidak mau diperangkap oleh pancingku.

Terakhir daku berkunjung ke pantai tanjung aan sungguh membuat hati kecewa karena pemandangan yang dulu indah alami berubah menampilkan suasana wisata yang penuh polusi dan sampah. Yang paling menyedihkankan lagi adalah tidak ada lagi terlihat putri duyung yang berjemur di pasir putih pantai tanjung aan. Anehnya lagi saat aku coba memancing, eh tak satupun ikan mau mendekat ke umpan yang aku lemparkan, aku dengar bisik-bisik mereka (ikan red.) "hey kawan jangan lagi kita terpancing oleh manusia, karena umpan yang mereka lemparkan ke kita sudah dicampur banyak bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin bahkan pewarna tekstil yang bisa membuat kita bermutasi menjadi ikan buas atau bahkan bisa menjadi koruptor sekelas ikan kakap." Dalam hati aku kesal sambil bergumam, "sialan....ikan-ikan juga sudah pada pintar, pasti ada yang provokasi nih.... jangan-jangan mereka juga sudah tahu kalau akan dibangun pusat wisata di sekitar tempat tinggal mereka."

Administrasi & Kebijakan Kehutanan

2008-06-04T20:32:00.000-07:00

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah pengelolaan hutan di Indonesia menjadi isu dan pembahasan yang hangat baik di dalam maupun di luar negeri. Media elektronik, dan terutama media cetak telah mengangkat masalah manajemen hutan tropika yang dikaitkan dengan permasalahan lingkungan menjadi pembicaraan masyarakat umum.
Indonesia dengan luas daratan sekitar 189 juta hektar memiliki 120,35 juta hektar sumberdaya hutan yang kaya akan berbagai spesies hidupan liar dan beragam tipe ekosistem (mega biodiversity).Selama tiga dekade terakhir sumberdaya hutan Indonesia telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional berupa peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi. Pentingnya fungsi hutan telah dikaji secara luas oleh beberapa ilmuwan dan rimbawan di seluruh dunia. Sumarwoto (1992) menyatakan bahwa fungsi hutan sebagai pengatur tata air mempunyai dampak yang bersifat lokal dan regional, tetapi fungsi hutan sebagai penentu iklim (global warming) dan sumber biodiversity merupakan issu-issu global.
Sektor kehutanan kini telah menjadi salah satu issu global. Untuk mewujudkan Program Pembangunan Nasional yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota serta pelaku lainnya. Departemen Kehutanan menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas yaitu : Pemberantasan illegal logging, Penanggulangan kebakaran hutan, Restrukturisasi industri kehutanan, Rehabilitasi dan Konservasi sumberdaya hutan serta Penguatan Desentralisasi.
Timbulnya beberapa masalah seperti masih banyak illegal logging, kesulitan bahan baku kayu industri, terjadinya kebakaran hutan, aplikasi otonomi daerah yang tidak tepat adalah sebagian aspek yang menggambarkan perlunya suatu kebijakan yang dapat mengeliminir semua permasalahan di atas.

II. PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Perencanan Pembangunan Kehutanan
Dalam perencanaan pembangunan sektor kehutanan, dua prinsip yang selalu dipakai sebagai pedoman, yaitu: distribusi manfaat hutan antar generasi dan kelestarian sumber daya hutan. Dua hal ini yang menjadi tema pokok dalam Deklarasi Kaliurang pada tahun 1966, yang menekankan prinsip pemanfaatan yang berkesinambungan dan hak generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk mendapat manfaat dari sumberdaya hutan. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-undang Pokok Kehutanan 1967 yang menyatakan bahwa manajemen hutan harus dilakukan sesuai dengan prinsip ”multiple use” dan “sustained yield”.
Kebijakan pemerintah di bidang kehutanan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menyatakan bahwa sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara rasional; dan pembangunan ekonomi harus berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana pemerintah memberi arah dan bimbingan.
Secara umum, substansi dari rencana kehutanan di Indonesia telah dipengaruhi oleh beberapa kebutuhan berikut:
1. Kebutuhan untuk membangun daerah luar Jawa dan mengurangi tekanan penduduk di Jawa dan Bali.
2. Kebutuhan untuk membangun lebih produktif hutan tanaman dan mengkonversi tanah kosong dan lahan tidak produktif menjadi kawasan produktif dengan maksud untuk memproduksi lebih banyak kayu bakar dan kayu bahan bakar industri.
3. Kebutuhan untuk menyediakan mata pencaharian untuk masyrakat sekitar hutan dan masyarakat pedesaan.
4. Kebutuhan untuk melestarikan hutan untuk generasi sekarang dan masa datang.
Untuk mencapai tujuan di atas, strategi umum yang dilakukan adalah:
1. pemanfaatan hutan alam tropika di luar Jawa dan hutan tanaman di Jawa.
2. konversi kawasan-kawasan tertentu menjadi hutan tanaman untuk mendapatkan tingkat produksi per area yang lebih tinggi.
3. reboisasi dan rehabilitasi lahan kosong menjadi kawasan hutan yang produktif.
4. membangun hutan multiguna.
5. meningakatkan produktifitas kawasan yang kurang produktif.
6. konservasi sumberdaya alam untuk mempertahankan stabilitas lingkungan dan melestarikan keaneka-ragaman hayati.

Pembiayaan Proyek Pembangunan Kehutanan
Sumber pembiayaan proyek-proyek pembangunan kehutanan adalah dana dalam negeri dan luar negeri. Dana dalam negeri bersumber dari dana Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) yang mekanisme alokasinya melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, dan dana dari pungutan-pungutan kegiatan kehutanan, yaitu: Iuran Hasil Hutan (IHH), Dana Reboisasi (DR), dan Grading dan Scaling Fee, yang alokasi penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Disamping itu ada juga proyek-proyek kehutanan yang sumber dananya berasal dari luar negeri.
Dana IHH, DR dan Grading Fee berbeda dengan dana APBN yang prosedur alokasinya melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, dana yang bersumber dari IHH, DR, dan Grading Fee, mekanisme penggunaannya menjadi wewenang Menteri Kehutanan. Dana-dana tersebut di atas yang biasa disebut sebagai “dana kehutanan” meskipun juga dana pemerintah, tetapi pengelolaannya ada pada Menteri Kehutanan dan tidak termasuk dalam perhitungan biaya proyek dalam APBN. Karena alokasinya menjadi wewenang Departemen Kehutanan, prosedur penggunaannya juga tidak sepanjang seperti proyek-proyek APBN. Disini fungsi Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran biasanya digantikan oleh Biro Perencanaan dan Biro Keuangan yang merupakan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

III. REORIENTASI KEBIJAKAN SISTEM PAJAK DAN PUNGUTAN KAYU

Nilai Tegakan Hutan Alam
Hutan sebagai sumberdaya alam yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 dapat dijadikan landasan hukum dalam menentukan sistem pengelolaan hutan yang lestari sehingga aspek pemanfaatan hutan dapat dirasakan tidak saja oleh generasi saat ini tetapi juga generasi mendatang (hutan sebagai warisan dari satu generasi ke generasi).
Sejak awal pengelolaan hutan dengan sistem HPH tahun 1970 an, hutan yang dikuasai negara diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan swasta (HPH) dan sebagai kompensasinya negara telah menerima pendapatan yang cukup besar, baik yang berupa penerimaan langsung maupun penerimaan yang tidak langsung. Menurut IPB (1996), selama kurun waktu 30 tahun pemerintah telah banyak memberikan dukungan dan kemudahan kepada pemegang HPH dalam menjalankan bisnis-bisnisnya sehingga diharapkan HPH mampu menjalankan bisnis kehutanannya secara profesional dan efisien. Disamping itu negarapun sudah saatnya untuk memperhatikan potensi pendapatannya yang diperoleh dari adanya kebijakan penggunaan asetnya yang berupa sumberdaya hutan.
Sianturi (1993) menyatakan bahwa pendapatan langsung Pemerintah diperoleh melalui Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Iuran Hasil Hutan (IHH), Dana Reboisasi (DR), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun besarnya pendapatan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dari nilai tegakan alam yang sesungguhnya.
Dalam penentuan besarnya pajak dan pungutan kehutanan, pemerintah berpedoman kepada suatu perhitungan yang berdasarkan nilai hutan dalam hal ini nilai tegakan (stumpage value). Sebagai contoh pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), istilah pengganti untuk IHH, merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai interinsik dari hasil hutan yang dipungut. Sianturi (1993) menegaskan bahwa idealnya pungutan ini merupakan harga jual nilai tegakan dari pemilik hutan kepada pemungut hasil hutan. Dengan demikian besarnya pungutan ini akan sangat ditentukan oleh nilai tegakan yang terlihat dari harga pasar dan biaya pembalakan atau pemungutan.
Saat ini besarnya IHH ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari harga pasar produk yang dihasilkan oleh tegakan hutan alam tersebut dan nilainya bervariasi dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 80.000,- per m³ tergantung pada jenis kayunya dan DR sebesar US$ 16 per m³.
Penerimaan Sumberdaya Hutan
Hutan sebagai sumberdaya alam (resources) mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai penghasil kayu dan penghasil kenyamanan seperti penghasil oksigen, penyerap CO², pengatur tata air, pencegah erosi, serta ruang hidup untuk flora dan fauna. Tergantung dari fungsi serta sudut pandang terhadap hutan, maka penilaian terhadap hutan akan sangat bervariasi. Ekonom dan pemilik hutan dalam menilai hutan akan menekankan pada kapasitas hutan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia (Thoman and Ashton, 1996). Pada mulanya penekanan baru pada pemaksimuman volume kayu secara lestari atau nilai lestari dari kayu yang dihasilakan (Hyde, 1980). Belakangan beberapa penelitian telah diperluas dengan memperhatikan bahwa hutan memberikan beberapa barang dan jasa bernilai, sebagian telah dipasarkan dan lainnya masih diluar pasar. Nilai telah diberikan pada binatang liar (wild life), pemandangan, kesehatan, dan lain-lain (Brookshire, et al, 1982). Nilai-nilai tersebut merupakan hasil perpaduan dari proses alam dan campur tangan manusia. Untuk hutan alam faktor manusia sangat kecil peranannya.
Dewasa ini yang paling mendapat perhatian dari hutan terutama dari hutan produksi adalah fungsi sebagai penghasil kayu, sehingga penelitian terhadap hutan produksi baru sebatas nilai kayu yang dihasilkan. Oleh karena itu nilai hutan yang diberikan akan selalu lebih rendah dari nilai sesungguhnya.
Penilaian terhadap hasil hutan bukan kayu terutama nilai terhadap lingkungan masih sangat sulit untuk dimasukkan kedalam nilai tegakan sebagai akibat dari tidak adanya pasar untuk itu. Produk tersebut sangat diperlukan tetapi karena bersifat barang umum (public goods) maka orang enggan untuk membayarnya atau membelinya. Namun bila kayu diambil atau ditebang maka produksi terhadap terhadap produk-produk tersebut akan terganggu. Dengan ditebangnya hutan maka pengaturan tata air, produksi oksigen, penyerapan CO², dan produk lainnya oleh hutan akan terganggu, dan dalam kaitan ini apakah hal ini dapat dimasukkan kepada nilai tegakan, dan kalau dapat apakah konsumen masih mau untuk membeli produk tersebut. Dengan kata lain bila semua nilai-nilai yang ada di hutan itu dibebankan kepada kayu maka harga kayu akan sangat tinggi sehingga permintaan terhadap kayu akan berkurang.
Pengenaan nilai tegakan yang tinggi terhadap kayu akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan secara lestari. Bila harga kayu di pasar tinggi, orang akan cenderung untuk menguras kayu dari hutan, namun dengan harga yang tinggi tersebut juga akan merangsang untuk mengelola hutan secara lestari. Sebaliknya bila harga kayu rendah maka orang cenderung untuk tidak melestarikan hutan, bahkan mengkonversinya pada penggunaan lain yang bukan hutan yang lebih produktif dan atau produknya lebih bernilai.
Menurut Randall (1981) sumberdaya (resource) adalah sesuatu yang berguna dan bernilai dalam kondisi dimana ditemukan, dan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut dalam menghasilkan barang atau dapat pula langsung dikonsumsi. Sedangkan sumberdaya alam (natural resource) adalah salah satu aspek dari sumberdaya. Sumberdaya hutan merupakan bagian dari sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resource) yang berfungsi sebagai penghasil kayu, pengatur lingkungan, pencegah erosi, pengatur tata air, dan tempat untuk flora dan fauna (biota). Hutan di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesa-besarnya bagi kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945). Dengan demikian pemanfaatan hutan harus memberikan kemkmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penjualan tegakan sebagai salah satu alternatif pemanfaatan hutan untuk mendapatkan nilai dari produk hutan, dan hasil penjualan tersebut menjadi pendapatan negara yang akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian yang dipungut oleh pemilik hutan (pemerintah) adalah nilai tegakan (NT) dan bukan bagian dari rente ekonomi seperti anggapan yang berlaku selama ini.

IV. PROGRAM KEHUTANAN NASIONAL

Dasar Program Kehutanan Nasional
1. Program Kehutanan Nasional bukan hanya orientasi nasional tapi terkait dengan internasional dan komitmen dengan negara lain.
2. Program Kehutanan Nasional tidak hanya milik Departemen Kehutanan namun lintas sektoral. Issu utama dari industri kehutanan adalah jatah tebang tahunan (JTT) lebih besar dari riap dan industri plywood dan pertukangan membutuhkan bahan baku terlalu besar.
3. Program Kehutanan Nasional bukan hanya sebuah program tetapi merupakan kumpulan proses yang berbeda setiap tingkatan, baik tingkatan global, kawasan, nasional, Propinsi, Kabupaten dan Desa.
4. Program Kehutanan Nasional bukan hanya milik pemerintah tetapi pemerintah sebagai aktor.
Tujuan Program Kehutanan Nasional
1. Melakukan pendekatan antar sektor dengan melibatkan seluruh mitra dalam perencanaan dan program mengatasi berbagai konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
2. Membangun kesadaran dan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan hutan.
3. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi kegiatan publik maupun swasta dalam melakukan pembangunan menuju hutan lestari.
4. Mendorong komitmen lokal, nasional dan internasional.
5. Menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh komponen nasional yang ada serta mendukung berbagai upaya dalam mengimplementasikan rencana dan program secara terkoordinasi.
6. Merencanakan dan melaksanakan berbagai program kehutanan untuk kontribusi terhadap inisiatif nasional dan global seperti tercantum dalam konvensi mengenai keaneka-ragaman hayati agenda 21, dan berbagai perjanjian-perjanjian internasional.
Prinsip-prinsip Dasar Program Kehutanan Nasional
1. Kedaulatan nasional berhak ataupun tidak berhak untuk ikut dalam konvensi.
2. Konsistensi dengan perundangan dan hukum nasional.
3. Konsistensi dengan komitmen nasional.
4. Prinsip kemitraan dan partisipasi multi-pihak.
5. Pendekatan holistik (menyeluruh), memperhatikan semua aspek dalam pembangunan hutan.
6. Merupakan suatu proses perencanaan, dimana terdapat jangka pendek dan jangka panjang serta ada proses monitoring dan evaluasi.
Unsur-unsur Program Kehutanan Nasional
1. Pernyataan kehutanan nasional yaitu suatu ungkapan politik, komitmen dalam membangun hutan lestari dalam rangka kesejahteraan nasional yang bersangkut-paut dengan hutan.
2. Kajian sektoral; harus ada kajian tentang kehutanan sebab ada prinsip-prinsip dasar di kehutanan yang tidak dimengerti oleh masyarakat luas.
3. Perlu adanya reformsasi kebijakan legeslasi dan institusi.
4. Pengembangan strategi.
5. Rencana kebijakan.
6. Pengembangan Program investasi.
7. Program peningkatan kapasitas.
8. Sistem Monitoring dan Evaluasi.
9. Mekanisme Koordinasi dan Partisipasi.

V. DESENTRALISASI

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan, kadang-kadang ada tumpang tindih dalam fungsi Dinas Kehutanan sebagai aparat Pemerintah Daerah Tingkat I yang mempunyai kewenangan wilayah dan Kantor Wilayah Kehutanan sebagai aparat pemerintah pusat yang mempunyai koordinasi. Fungsi Kantor Wilayah Kehutanan untuk melaksanakan pengelolaan dan pembangunan kehutanan di daerah, yang meliputi pemanfaatan hutan, reboisasi, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, dan konservasi alam akan tumpang tindih dengan fungsi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan administrasi, eksploitasi dan perlindungan. Selain itu ada juga kesamaan fungsi antar Kantor Wilayah Kehutanan dengan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal di pusat, seperti dalam fungsi reboisasi, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Saat ini ada upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, yaitu dengan dibentuknya Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah di Daerah Tingkat II. Setelah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (Dinas PKT) ini terbentuk dan berjalan baik di semua propinsi, tentunya Dinas Kehutanan tingkat I (propinsi) tidak akan diperlukan lagi.
Kelemahan lain dari hubungan kelembagaan di daerah adalah bahwa sementara Kantor Wilayah yang melaksanakan fungsi Departemen Kehutanan saat itu diberi wewenang dalam semua pelaksanaan lapangan yang berhubungan denganproduksi kayu, fungsi untuk melakukan kontrol pada pengusahaan hutan ada pada Dinas Kehutanan propinsi, yang secara kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Delgasi pengambilan keputusan ke daerah sangat diharapkan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan tropika. Hal ini akan meningkatkan partisipasi daerah dalam mengawasi dan menanggulangi permasalahan kehutanan. Sistem yang sangat condong ke sentralisasi wewenang akan memberi kesan bahwa daerah hanya akan menanggung akibat dari permasalahan tanpa mempunyai wewenang dalam pelaksanaan manajemen hutan. Kecuali pendapatan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepentingan daerah terbatas terwakili dalam manajemen hutan. Sementara itu daerah tentunya yang paling berkepentingan terhadap pengelolaan hutan karena merekalah yang secara langsung akan terpengaruh oleh kualitas manajemen hutan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.
Sebagai langkah awal proses desentralisasi wewenang ini, mungkin perlu dibentuk Komisi Kehutanan Daerah pada tingkat propinsi yang diketuai oleh pejabat kehutanan dengan anggota dari pejabat departemen lain (Departemen Transmigrasi dan Departemen Perindustrian) dan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Wakil dari Perguruan Tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Departemen Kehutanan akan tetap berperan dalam manajemen sektor kehutanan, tetepi lebih memfokuskan untuk membantu Komisi Kehutanan Daerah dalam perencanaan dan manajemen sektor kehutanan, yang termasuk juga bantuan secara teknis dan manajemen sumberdaya manusia.

SIKLUS KONSEPTUALISASI PERATURAN PERUNDANGAN

Hubungan Pengembangan Ilmiah di Bidang Kehutanan dan Perundangan

F A

E B

C
D

Pustaka

Anonim, 2002. Revaluasi Nilai Kayu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor.

…………………, 2004. Bahan kuliah Administrasi dan Kebijakan Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Prakosa, M. 1996. Renjana Kebijakan Kehutanan. Aditya Media. Yogyakarta.

Sianturi, A. 1993. Sistem Penentuan Besarnya Pungutan dari Hutan Alam. Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 11 No. 7, 1993. Hal. 249 – 255 . Badan Litbang Kehutanan, Bogor.

Wisata Bantimurung

2008-06-03T21:14:00.000-07:00

Karakteristik wisata yang khas merupakan potensi atau daya tarik yang khas yang menentukan tingkat kunjungan pada kawasan tertentu. Potensi atau daya tarik kawasan harus diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan yang baik serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam mendukung kegiatan rekreasi, karena pada umumnya pengunjung tidak hanya datang berekreasi untuk menikmati daya tarik objek wisata saja, tetapi juga ingin menikmati fasilitas yang mampu memberikan kepuasan.
Taman Wisata Alam Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Dati II Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, peruntukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981 dengan luas ± 118 Ha.
Keadaan lapangan Taman Wisata Alam Bantimurung secara umum bergelombang sampai berbukit-bukit. Batuan kapur membentuk bukit-bukit yang terjal di kanan kiri sungai. Daerah datar terletak di bagian selatan yang terdapat air terjun dan kolam. Daerah datar lainnya yang mempunyai panorama cukup menarik terletak di bagian utara taman wisata alam, dapat ditempuh melalui jalan setapak dari air terjun.
Secara visual, daya tarik objek wisata alam yang ditawarkan di TWA Bantimurung antara lain;
a. Air terjun, merupakan objek yang paling populer bagi pengunjung. Selain merupakan pemandangan alam yang indah, air terjun ini juga dimanfaatkan oleh pengunjung untuk kegiatan mandi atau sekedar untuk merasakan percikan air. Di sekitar air terjun terdapat cekungan-cekungan sungai yang biasa dimanfaatkan pengunjung untuk berenang. Di sebelah kiri air terjun terdapat jalan wisata dan tempat duduk permanen yang membatasi jalan dengan sungai yang merupakan terusan dari air terjun. Biasanya bagi pengunjung yang datang untuk sekedar melihat pemandangan air terjun berada di tempat ini untuk sekedar mengabadikan gambar panorama air terjun. Di sebelah kanan air terjun terdapat areal yang cukup landai yang digunakan pengunjung untuk berkumpul bersama keluarga dengan menggelar tikar sambil menikmati pemandangan air terjun ataupun mandi di air terjun. Namun arus yang cukup deras pada saat musim hujan tiba menjadi halangan pengunjung untuk menikmati objek wisata ini.
b. Sungai alami, dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi berenang bersama keluarga. Di kiri dan kanan sungai terdapat pondok-pondok yang biasa digunakan pengunjung sebagai tempat beristirahat sambil menikmati panorama alam TWA Bantimurung, namun sayang untuk memanfaatkan tempat ini harus dilengkapi dengan tikar yang biasanya disewakan Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,-. Hal ini banyak dikeluhkan pengunjung, mereka berharap tikar tersebut gratis dan merupakan bagian dari pelayanan TWA Bantimurung
c. Goa batu, biasa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi penelusuran goa, pendidikan dan penelitian. Jarak objek wisata ini dari pintu masuk loket karcis sekitar 400 m. Untuk mencapai objek wisata ini melewati jalan setapak dan pendakian mulai dari objek wisata air terjun. Keadaan jalan yang dilalui, dirasa pengunjung belum layak untuk mendukung kegiatan wisata. Jalan setapak tersebut hanya sebagian yang telah disemen dan dibuatkan tangga, selebihnya masih berupa jalan tanah. Pada saat musim hujan tiba keadaan jalan ini menjadi becek dan sulit dilewati. Setelah tiba di goa batu, terdapat dua mulut goa yang hampir berhadapan. Goa pertama dinamakan goa mimpi dengan panjang mencapai 1.415 m dengan kedalaman 48 m. Goa kedua dinamakan Goa Tuwokala dengan panjang lorong mencapai 80 m. Namun yang paling populer dikunjungi adalah Goa Mimpi. Jalan di dalam goa hampir landai dengan sedikit turunan dan tanjakan. Keadaan goa yang gelap mengakibatkan pengunjung memerlukan penerangan. Penerangan dapat digunakan senter yang bisa dibawa sendiri atau menyewa pada penyedia jasa senter yang biasanya disediakan oleh penduduk sekitar yang mencari nafkah melalui jasa ini. Tarif yang dikenakan oleh mereka Rp. 10.000,- untuk sekali perjalanan menikmati pemandangan goa. Di dalam goa terdapat pemandangan stalagtit dan stalagmit yang memukau.
d. Bukit karst, merupakan panorama alam yang khas yang mencirikan TWA Bantimurung, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi jelajah alam (tracking). Untuk menikmati objek wisata ini ditempuh melalui jalan-jalan hutan yang terdapat di dalam kawasan TWA Bantimurung. Gugusan karst terbentang mulai dari Kabupaten Maros-Pangkep dengan total luas kawasan 4.500 Ha. Kawasan tersebut merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah kawasan karst di China. Kawasan karst di Kabupaten Maros dikembangkan sebagai objek wisata dan pemandian alam Bantimurung yang lebih dikenal dengan kawasan air terjun Bantimurung yang lengkap dengan Goa Mimpi dan situs peradaban prasejarah, Taman prasejarah Laeng-laeng.
e. Flora dan fauna. Fauna yang menarik di Taman Wisata Alam Bantimurung adalah kupu-kupu, berbagai jenis kupu-kupu yang terdapat di kawasan tersebut antara lain dari family Saturnidae, Nocturnidae, Spingidae dan Nyphalidae. Jenis kupu-kupu tersebut menurut para ahli hanya terdapat di Taman Wisata Alam Bantimurung. Menurut Matimu (1977) dan Achmad (1998) dalam Buku Rencana Pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung (2006), terdapat 103 jenis kupu-kupu yang ditemukan di TWA Bantimurung dan sebaran kupu-kupu jenis komersil seperti Troides haliptron dan Papilio blumei adalah dua jenis endemik yang mempunyai sebaran yang sangat sempit, yaitu hanya pada habitat berhutan di pinggiran sungai.
Taman Wisata Alam Bantimurung adalah daerah tujuan wisata yang telah lama dikenal karena mempunyai air terjun dan daerahnya berhawa sejuk. Walaupun sebagaian besar daerah taman wisata alam ini cukup sulit untuk didatangi karena lereng bukitnya yang terjal, tetapi lokasi ini mempunyai beberapa panorama alam yang indah, salah satunya adalah yang terletak di sebelah selatan di daerah hulu sungai.
Beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan diantaranya adalah; lintas alam, menikmati pemandangan alam, bermain di sungai, mandi di air terjun, rekreasi santai bersama keluarga dan memanjat tebing.
Vegetasi yang terdapat di Taman Wisata Alam Bantimurung adalah vegetasi tipe hutan hujan pegunungan yang didominasi oleh famili Liniaceae yang antara lain; Jambu hujan (Eugenia sp), Jabon (Anthocepalus cadamba), Pala-pala (Mangifera sp), Enau (Arenga pinnata), Centana (Pterocarpus indicus) dan lain-lain.
Beberapa fasilitas yang dapat mendukung kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Bantimurung adalah ; pintu gerbang, loket karcis, tempat parkir, pusat informasi, jalan setapak, shelter, kopel, tempat bermain anak, mushola, kantin, warung cinderamata dan MCK.
Taman Wisata Alam Bantimurung terletak di tepi jalan Provinsi yang menghubungkan Maros dengan Camba. Dari Makassar untuk mencapai lokasi dapat ditempuh melalui jalan negara sampai Maros ± 26 km dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus. Kemudian dilanjutkan melalui jalan Provinsi Maros - Bantimurung yang berjarak ± 17 km.

Strategi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

2008-06-02T21:07:00.000-07:00

Masyarakat adat, yang diperkirakan paling sedikit 30 juta jiwa di antaranya berada di dalam di sekitar hutan, adalah salah satu kelompok utama penduduk negeri ini yang menjadi korban politik pembangunan Rejim Orde Baru. Penindasan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Kondisi ini menjadi demikian ironis karena pada kenyataannya masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara–bangsa (nation-state) Indonesia. Namun dalam hampir semua keputusan politik nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik nasional. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai "masyarakat terasing", "peladang berpindah", "masyarakat rentan", "masyarakat primitif' dan sebagainya, yang mengakibatkan percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural.
Di sektor kehutanan, misalnya, ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan hutan yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat, di bawah kekuasaan dan kontrol pemerintah. Dengan mengeluarkan dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara sepihak telah menempatkan HUTAN ADAT sebagai HUTAN NEGARA. Dalam hal ini HUKUM telah DISALAH-GUNAKAN menjadi hanya instrumen untuk mengambil-alih sumber-sumber ekonomi yang dikuasai masyarakat adat dan kemudian pengusahaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir elit politik dan kroni-kroninya.
Dalam konteks memberi jalan bagi kedaulatan masyarakat adat, hal-hal yang dikehendaki tersebut perlu dikaji dan dipertanyakan secara kritis mengingat bahwa UU 22/1999 dan UU 25/1999 ini hanya mengatur sistem pemerintahan (government system), bukan system pengurusan (governance system). Ini berarti bahwa kedua UU ini baru mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, belum menyentuh pada persoalan mendasar tentang hubungan rakyat dengan pemerintah yang selama Orde Baru justru merupakan akar dari segala persoalan yang dihadapi masyarakat adat, yaitu tidak adanya kejelasan dan ketegasan batas sampai di mana pemerintah boleh (punya hak) mengatur dan mengintervensi kedaulatan masyarakat adat. Yang muncul sebagai akibat dari ketidak-tegasan dan ketidak-jelasan ini adalah tumbuh-suburnya perilaku politik pengurasan hutan di kalangan elit politik, khususnya para bupati yang mendapatkan penambahan wewenang yang cukup besar. Para bupati berlomba-lomba mengeluarkan PERDA untuk menarik pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak-banyaknya, termasuk dengan pemberian ijin HPHH skala kecil, IPK dan sebagainya tanpa perhitungan ketersediaan sumberdaya hutan yang matang.

SS. Maryland

2008-06-02T19:44:00.000-07:00

Angin malam berhembus kencang saat aku keluar ke bagian geladak kapal SS. Maryland. kecepatan kapal saat itu sekitar 18 knot dengan laut yang tenang. Nampak sebagian awak kapal telah menyelesaikan tugas mereka masing-masing, akupun tak melihat sang kapten kapal yang biasa berada di anjungan depan kapal bersama awak lainnya hanya untuk sekedar bercanda sambil menikamti angin malam.

SS. Maryland terdaftar di Manhattan. kapal ini dibuat pada tahun 1987 di Jerman dengan 4 mesin diesel superturbo yang dapat mencapai kecepatan 32 knot. dulunya kapal ini adalah milik Curl Schroeder, seorang pengusaha tembakau dari Bremen Jerman, namun Ia menjualnya kepada perusahan pelayaran swasta Amerika Deep Blue Ocean Co. Ltd. Sebelumnya nama kapal ini adalah Heil Deustch.

Senang rasanya bisa berlayar bersama kapal ini, sebenarnya aku berlayar dari pelabuhan Manhattan menuju suatu tempat di karibia. Tujuan pelayaran aku kali ini adalah dalam rangka ekspedisi mencari kapal flying dutch yang tenggelam pada tahun 1567 di perairan karibia. tenggelamnya kapal flying dutch disebabkan oleh serangan bajak laut saat itu yang lagi marak beraksi di perairan karibia.

Menurut cerita yang beredar, harta yang dibawa kapal flying dutch tidak satupun yang dapat dijarah oleh kawanan bajak laut, entah oleh sebab apa harta itu tak dapat pindah sehingga kawanan bajak laut memutuskan untuk menenggelamkan kapal itu bersama penumpangnya.

Ada rumor yang mengatakan bahwa penumpang kapal flying dutch adalah keturunan dari para ksatria templar yang ingin menyelamatkan harta ksatria templar yang konon sangat banyak. Ksatria templar adalah ksatria pada zaman perang salib 1, dimana mereka menjarah harta-harta bangsa timur tengah beserta ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya.
Tiba-tiba terdengar suara mama pelan membangunkan aku. Aku langsung tersadar ternyata aku sedang mimpi. Langsung aku bangun dan bergegas mengambil air wudhu kemudian shalat shubuh.

land tenure system. a way to solve conflict?

2008-06-02T19:24:00.000-07:00

Penyorobotan/pendudukan kawasan hutan adalah setiap usaha pengolahan yang dilakukan diatas tanah hutan secara tidak sah dan menyimpang dari fungsinya. Semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk akan menyebabkan semakin banyak pula lahan yang dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan hidup tersebut. Lahan pertanian yang ada saat ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin bertambah.
Masalah yang timbul sekarang bahwa terjadi benturan kepentingan antara kebutuhan masyarakat dan usaha dalam mewujudkan hutan yang lestari. Walaupun diakui bahwa banyak lahan pertanian masyarakat yang sudah sejak lama dikelola sebelum areal tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan. Namun demikian posisi masyarakat yang melakukan usaha pertanian dalam areal yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan menjadi lemah karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa tidak dibenarkan melakukan aktifitas usaha pengolahan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan mencegah erosi dan tanah longsor.
Ilustrasi betapa kebijakan agraria Orde Baru yang mengabaikan hak-hak masyarakat terhadap sumberdaya alamnya, antara lain dengan contoh-contoh sengketa antara penduduk lokal dengan pemerintah dan perusahaan besar disajikan Amri Marzali yang mengambil kasus kehutanan. Menurut Amri, pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuatan seluruh rakyat” seringkali dijadikan alasan oleh Pemerintah Orde baru untuk menguasai sumber daya agraria yang dikuasai oleh rakyat. Hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat adat kemudian oleh negara diserahkan pengelolaannya kepada pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dengan dalih untuk kepentingan nasional.
Endriatmo Soetarto menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah Orde Baru sangat mengabaikan hak-hak masyarakat adat terhadap sumberdaya alamnya. Pola pikir praktis pembangunan kehutanan pada Era Orde Baru senantiasa bertolak dari pola pikir bahwa penguasaan sumberdaya hutan adalah merupakan state property saja atau private property (sebagai bentuk ‘pinjaman’ negara). Pola pikir ini ternyata tidak mampu menjamin terwujudnya kelestarian hutan dan keadilan distribusi manfaat hutan karena menyangkut masalah struktural berbagai pihak yang terkait khususnya apabila pemerintah menghadapi oknum-oknum penguasa dan pengusaha besar atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu di tingkat pusat maupun daerah yang selama ini diuntungkan. Hal ini kemudian menimbulkan konflik-konflik pemanfaatan hutan sengketa antara penduduk lokal dengan pemerintah dan perusahaan besar. Sejak diberlakukannya UU kehutanan pada tahun 1967 hingga menjelang kejatuhan rezim Soeharto telah terjadi ratusan bahkan ribuan konflik-konflik yang menyangkut penguasaan tanah adat.
Secara sektoral upaya reformasi agraria juga dipertajam oleh Hariadi Kartodihardjo yang melihat bahwa UU No. 5 tahun 1967 dan terakhir diperbaharui melalui UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan merupakan landasan hukum yang tidak hanya menjadi konsep kebijakan pengelolaan hutan yang telah berjalan selama ini, namun sudah menjadi jiwa para pengelola hutan yang kemudian menjadi salah satu sumber permasalahan, ketika pembaruan pengelolaan hutan sudah menjadi tuntutan. Pembaruan yang dimaksud lebih dititik-beratkan pada pengembangan hutan kemasyarakatan menyangkut struktur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumberdaya hutan atau sumber-sumber agraria menjadi landasan utamanya. Sejalan dengan itu peraturan-perundangan yang digunakan tidak perlu diubah, yang diperlukan kemudian adalah bagaimana inovasi kebijakan dapat dilakukan dimana peran birokrasi menjadi sangat sentral. Masalah inovasi kebijakan dan hambatan birokrasi inilah yang kemudian perlu dijadikan obyek kajian untuk pembenahan masalah pembaruan pengelolaan sumberdaya hutan atau sumber-sumber agraria dalam pembangunan kehutanan.
B. Upaya-Upaya Penanganan
Masalah penyerobotan/pendudukan Kawasan Hutan untuk usaha pertanian perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, sehingga tidak ada satu kepentingan yang terabaikan. Upaya tepat yang mungkin dapat menyelesaikan permaslahan tersebut yaitu dengan mensinergikan antara kebutuhan masyarakat akan lahan usaha pertanian dengan kepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Penerangan kepada masyarakat tentang fungsi dan dan manfaat kawasan hutan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk turut serta dalam usaha pelestarian hutan harus terus ditingkatkan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaaan hutan seperti pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat juga merupakan salah satu upaya yang tepat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyerobotan lahan dalam kawasan hutan karena dengan melibatkan masyarakat khususnya yang bermukin di sekitar kawasan hutan dapat menumbuhkan rasa meiliki dalam artian ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestian hutan sehingga tidak lagi melakukan aktifitas dalam kawasan secara ilegal. Disamping itu penyuluhan secara intensif terhadap petani yang memiliki lahan pertanian dalam kawasan hutan tentang teknik pengolahan dan konservasi tanah yang baik sehingga dalam pengolahan tanah tersebut tidak menyebabkan terjadinya erosi dan tanah longsor yang pada akhirnya mengancam kelestarian kawasan hutan.

POTENSI WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INDONESIA

2008-06-02T19:00:00.000-07:00

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bengen, 2001). Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km2 yang terdiri dari 3,1 juta km2 Perairan Nusantara dan 2,7 km2 Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia. Besarnya potensi sumber daya kelautan Indonesia tersebut, potensi sumber daya ikan laut di seluruh perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun, tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Budiharsono S., 2001). Di lain pihak, jumlah penduduk yang meningkat cepat beserta intensitas pembangunannya sumber daya alam di daratan sudah mulai menipis dan dengan kenyataan bahwa 60 % dari penduduk Indonesia (kira-kira 185 juta jiwa) yang dianggap tinggal di daerah pesisir, tidaklah mengherankan bahwa lingkungan pesisir dan laut menjadi pusat pemanfaatan sekaligus pengrusakan yang tingkatnya sudah cukup parah untuk beberapa daerah tertentu (Anonimous, 1996).
Wilayah pesisir dan lautan indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.
Banyak faktor yang menyebabakan pola pembangunan sumber daya pesisir dan lautan selama ini bersifat tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Namun, kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya terutama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. Padaha karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka ragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam satu hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui pendekatan terpadu dan holistik.
Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri atas tiga kelompok yaitu:
sumber daya dapat pulih (renewable resource), sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resource),jasa-jasa lingkungan (environmental service). Pertanyaannya adalah sudah seberapa besar pemanfaatan yang telah digali dari ketiga kelompok sumber daya tersebut. Padahal jika pemanfaatannya dapat dioptimalkan, akan sangat menguntungkan untuk peningkatan produk domestik bruto dan kesejahteraan rakyat.
Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Tim CIDA/Bappenas (1988), pada tahun 1987 nilai ekonomi total yang dihasilkan oleh sebelas kegiatan pembangunan (pemanfaatan) sumber daya pesisir dan lautan sebesar 36,6 triliyun, atau sekitar 22% dari total produk domestik bruto (tabel II.1). Berbagai kegiatan pembangunan ini merupakan sumber mata pencaharian dan kesejahteraan bagi sekitar 13,6 juta orang, dan secara tidak langsung mendukung kegiatan ekonomi bagi sekitar 60% dari total penduduk Indonesia yang bermukim di kawasan pesisir. Kemudian pada tahun 1990, konstribusi ekonomi kegiatan sektor kelautan tersebut meningkat menjadi Rp. 43,3 triliyun, atau sekitar 24% dari total produk domestik bruto, dan menyediakan kesempatan kerja bagi sekitar 16 juta jiwa (Robertson Group dan PT. Agriconsult, 1992). Kenaikan konstribusi ini terutama disebabkan oleh kegiatan minyak dan gas, perikanan, dan pariwisata. Sumber Daya Dapat Pulih. sumberdaya ini terdiri atas: hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumberdaya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif. sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resource) terdiri atas: seluruh mineral dan geologi. Mineral terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A (mineral strategis; minyak, gas, dan batu bara), kelas B (mineral vital; emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi, dan cromite), dan kelas C (mineral industri; termsuk bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat, kaolin, dan pasir). Selain sumberdaya tersebut masih ada jasa-jasa lingkungan (environmental service) yang dapat memberikan konstribusi bagi perekonomian negara seperti fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.
Fakta fisik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial; dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Ekslusif seluas 2,7 juta km² yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridikasi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas ZEE ini adalah 200 mil dari garis pantai pada surut terendah. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih maupun sumber daya yang tidak dapat pulih. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang sangat luas dan beragam.

sektor agraris masih menjanjikan?

2008-06-02T01:46:00.000-07:00

Sangat memperihatinkan negara kita dikenal sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian namun kecukupan pangan negara kita masih bergantung pada impor bahan pangan dari negara lain seperti Vietnam maupun Thailand yang notabene merupakan negara yang memiliki lahan pertanian tidak seluas lahan pertanian di Indonesia.
Kenyataan tersebut di atas diperburuk lagi akibat kebiasaan petani kita yang bersifat subsisten tanpa orientasi komersial.
Banyak para ahli berpendapat bahwa petani kita bersifat subsisten karena tingakat pendidikan mereka masih rendah. Hal tersebut tidak semuanya benar, dimana para petani kita banyak yang menyekolahkan anak mereka sampai tingkat sarjana. Dari seorang anak yang berpendidikan tentu paling tidak dapat mengintervensi kebiasaan orang tua mereka yang bersifat subsisten.
Desain pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah terbukti berhasil ditandai dengan swasembada beras pada tahun 1984, namun terus menurun sampai tingkat impor beras 40% dari cadangan beras dunia. Mengapa pengalaman manis pada tahun 1984 tersebut tidak dapat kita pertahankan atau bahkan kita ulangi lagi?.
Model Pengembangan Badan Usaha Milik Petani yang ditawarkan Bapak Christianto Lopulisa adalah merupakan konsep pertanian modern yang tepat diterapkan pada petani kita, dimana hal tersebut dapat menjadi intervensi kebijakan kepada pemerintah sebagai penentu keputusan (decision maker). Dengan konsep tersebut, pemerintah tentunya akan berfikir untuk membuat rancangan UU ataupun kepres, inpres yang mengatur tentang koorporasi pertanian, dimana para petani sudah tidak dapat melakukan aktivitas pertanian sendiri-sendiri melainkan harus berbadan usaha.
Dengan pertanian koorporasi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian tentu akan meningkat dan lebih berorintasi kepada pasar komersial. Potensi yang dimiliki sektor pertanian untuk mendukung pertanian koorporasi sangat besar antara lain (Christianto Lopulisa, 2005); lahan sawah beririgasi seluas 5884,82 ha dengan sarana infrastruktur pendukung sebagi faktor utama produksi, tenaga kerja (rumah tangga petani dan kelompok tani), modal (Bank, APBD), Teknologi pada Lembaga penelitian dan perguruan tinggi, Manajer profesional (akademisi dan KTNA), saprodi (BUMN/swasta), kredit murah dari BPD, Pasar awal (bulog, pedagang, dan penggilingan serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

how many forest left?

2008-06-02T01:16:00.000-07:00

Kecendrungan penurunan potensi dan regenerasi hutan di areal bekas tebangan serta semakin meningkatnya kebutuhan kayu maka sistem pengelolaan secara tebang pilih sebagian dialihkan pada tebang habis untuk ditanam dengan jenis cepat tumbuh, sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI).
Diantara dampak pengelolaan hutan produksi, saat konstruksi pembukaan wilayah sudah 8,4% dari hutan hilang dan penebangan sejumlah 18 pohon/ha atau 3,3% tegakan dapat mengakibatkan kerusakan hutan 49,1%. Dampak lain dari pengelolaan hutan dengan sisitem tebang pilih adalah mempercepat laju erosi dan penurunan populasi satwaliar (Marsh et al., 1987).
Pengaruh penebangan hutan terhadap satwa diantaranya disebabkan kebisingan, berkurangnya jenis-jenis pohon pakan, perubahan aktivitas harian akibat pemutusan jalur untuk pergerakan arboreal, peningkatan frekuensi pemangsaan oleh predator, dan parasit yang dapat meningkatkan angka kematian serta rendahnya laju reproduksi, pengurangan waktu mencari makan dan penurunan kualitas pakan yang terjadi pada primata (Marsh et al., 1987) dan burung (Thiollay,1992).

pure white hearth

2007-08-15T21:30:00.000-07:00

bagaimana menjaga hati kita tetap putih bersih? pertanyaan semacam itu kadang muncul pada diri kita yang dirahmati Yang Maha Kuasa. Namun tidak semua orang pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah kita sudah memiliki hati yang putih bersih. kadang kita ditutupi oleh iri hati, dengki, hasad dan lain-lain yang merupakan penyakit hati yang paling merusak jiwa manusia.